DEMOKRASI.CO.ID - Geliat Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai ramai diperbincangkan masyarakat.
Pasalnya, pergantian kepemimpinan di partai berlambang kabah itu disebut-sebut tokoh di luar partai seperti Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hingga Sandiaga Uno bisa ikut meramaikan bursa Calon Ketua Umum PPP di Muktamar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menegaskan bahwa dalam Anggaran Dasar (AD) PPP calon Ketua Umum harus menjabat pengurus DPP PPP minimal satu periode kepemimpinan.
Karena itu, jika ada tokoh di luar partai yang ingin meramaikan bursa Calon Ketua Umum PPP dipastikan tidak bisa.
"Saat ini AD PPP mensyaratkan untuk menjadi Ketum PPP maka harus pernah jadi Pengurus DPP PPP satu periode. Jadi yang baru masuk bisa duduk diposisi apa saja kecuali Ketum," kata Arsul Sani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (29/8).
Arsul lantas mengungkapkan hingga saat ini yang akan meramaikan bursa Calon Ketua Umum PPP antara lain tokoh PPP seperti Mardiono, Muqowam, hingga petahana Soeharso Monoarfa dan Ketua Wilayah PPP.
"Yang bakal meramaikan ya ada Pak Suharso, Pak Mardiono, Pak Muqowam. Tentu ada yang lain lagi juga seperti Datuk Emron Pangkapi, beberapa Ketua Wilayah juga," kata Arsul Sani.
Dia menambahkan, untuk waktu Mukatamar PPP sendiri sedianya akan digelar setelah Pilkada Serentak 2020. Adapun, untuk waktu pelaksanaannya belum fiks.
"Belum kami fixkan waktunya, kemungkinan setelah Pilkada," demikian Arsul Sani.
Sebelumnya, Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra menyatakan Gatot Nurmantyo dan Sandiaga Uno sangat potensial menjadi magnet publik, yang dapat mengantar PPP kembali bangkit sebagai parpol besar.
Jika tidak, PPP dikhawatirkan seperti kapal tua yang sebentar lagi karam.
"Gatot Nurmantyo dan Sandiaga Uno memang bisa menjadi alternatif pilihan untuk memimpin partai berlambang kabah ini," kata Iwel Sastra.
Namun menurutnya, dari dua nama ini yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk memimpin PPP adalah Gatot Nurmantyo. Alasannya, untuk kepentingan pilpres, Sandiaga pernah keluar dari Partai Gerindra. Tidak lama setelah pilpres berakhir, Sandiaga kembali masuk Gerindra.
"Nah, kalau Sandiaga menjadi ketua umum PPP, maka Sandiaga harus kembali keluar dari Gerindra untuk pindah ke PPP. Ini tentu sangat tidak baik untuk citra dan reputasi politik Sandiaga," demikian Iwel Sastra. []
