DEMOKRASI.CO.ID - Prestasi yang diraih DKI Jakarta sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia berdasarkan data Indeks Demokrasi (IDI) 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pencapaian yang patut diapresiasi
Demikian yang disampaikan anggota DPD RI asal Jakarta, Fahira Idris saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL Jakarta, Jumat (7/8).
Fahira menyampaikan, bagi dia selama dua tahun lebih Jakarta dipimpin Gubernur Anies Baswedan, partisipasi publik dalam berbagai kebijakan yang merupakan nadi dari demokrasi berjalan sangat baik dan dinamis.
“Pemprov DKI membuka berbagai saluran untuk menguatkan partisipasi publik dan membuka ruang kolaborasi untuk semua pemangku kepentingan dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah,” ungkap Fahira.
Lanjutnya, warga Jakarta pun saat ini benar-benar merasakan menjadi subyek dari pada pembangunan.
Selain itu, lanjut Fahira, peningkatan dan perbaikan transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta juga menjadi faktor penting lainnya sehingga Jakarta dinobatkan sebagai provinsi paling demokratis.
Dalam rilis BPS juga disebutkan bahwa kebebasan berkeyakinan di Jakarta berada di nilai yang sempurna yakni diangka 100 persen.
“Artinya Pemprov DKI tidak hanya menjamin dan memastikan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat, tetapi juga ikut memfasilitasi dan memberi dukungan penuh terhadap semua kegiatan peribadatan dan perayaan hari-hari besar agama di Jakarta,” pungkasnya.
