DEMOKRASI.CO.ID - Di tengah pandemik Covid-19 yang masih mewabah, berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan banjir di ibukota.
Terlebih lagi saat ini, Pemprov DKI mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun untuk pemulihan ekonomi.
Dalam rapat pimpinan pengendalian banjir beberapa waktu lalu di Balaikota, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Juaini mengajukan anggaran yang diperlukan DKI Jakarta untuk pengendalian banjir tahun 2020 hingga 2022 sebesar Rp 5,2 triliun.
Anggaran tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk banyak hal diantaranya pembangunan polder pengendali banjir, perbaikan dan pembelian pompa pengendali banjir, pembebasan lahan dan pembuatan waduk.
Selain itu, juga untuk membuat sumur resapan atau vertikal drainase, peningkatan kapasitas kali, sungai dan saluran, serta pembangunan tanggul pengaman pantai.
“Selain itu diperlukan untuk pengadaan Flood management information system yang terdiri dari alat pengukur debit, alat pengukur curah hujan, dan CCTV,” ujar Juani dilanasir dari akun YouTube Pemprov DKI, Kamis (6/8).
Juani itu menjelaskan pada dasarnya ada tiga prinsipnya dalam pengendalian banjir. Yakni di low land area, middle area, maupun high land area.
Oleh karenanya diperlukan strategi yang matang dalam pengendalian banjir dan anggaran yang dikeluarkan bisa terserap secara optimal.
“Untuk prioritas di tahun 2020 ini, rencana kita akan membangun polder, tapi karena kemarin terkendala dengan anggaran, jadi untuk mengantisipasinya di tahun 2020 ini kita melakukan pembelian pompa mobile yang berjumlah di dinas ada 19 unit yang kapasitasnya 500 liter per detik,” tandas Juani.
