logo
×

Senin, 24 Agustus 2020

Demokrat: HRS Ada di Arab, Kenapa Tak Dirikan Khilafah Di Sana?

Demokrat: HRS Ada di Arab, Kenapa Tak Dirikan Khilafah Di Sana?

DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean merasa bingung dengan pihak-pihak yang hendak membangkitkan kembali khilafah di Indonesia. Sebab, paham serta sistem tersebut tidak sesuai dengan situasi negara di masa sekarang.

Melalui akun Twitter pribadinya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, paham khilafah masih terus digaungkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Meski kelompok tersebut sudah dibubarkan pemerintah, namun dia meminta masyarakat berhati-hati terhadap ide serta gagasan yang mereka usung.

“HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang. Mengapa dibubarkan? Karena HTI menyebarkan ajaran yang ingin mengganti Pancasila dan mengubah sistem negara,” tulisnya, dikutip Minggu 23 Agustus 2020.

“Maka yang namanya dibubarkan, jelas terlarang meski tak disebut secara harfiah. Baik itu ormas dan ajarannya,” tambah Ferdinand.

Pria yang dikenal aktif di media sosial itu memastikan, paham khilafah yang dibawa HTI tak akan bisa tumbuh di Indonesia. Sebab, seperti yang telah dia singgung di awal, pemerintah sudah melarang seluruh kegiatan mereka. Sehingga, ruang gerak HTI di dalam negeri semakin kecil dan terbatas.

“Sudah jelas dibubarkan negara berdasarkan Undang-undang, artinya dilarang dan terlarang. Coba kalian dirikan kembali HTI, bisa tidak? Kalau bisa, berarti enggak terlarang. Tapi kalau enggak bisa, artinya terlarang,” terangnya.
Singgung Habib Rizieq dan kebingungan Ferdinand terhadap HTI

Ferdinand bingung, mengapa HTI hendak menyebarkan paham khilafah di Indonesia? Padahal, ideologi yang kita anut selama ini cenderung baik-baik saja, alias tanpa masalah. Alih-alih membawanya masuk ke Tanah Air, kata dia, bakal lebih tepat jika paham tersebut disebarkan ke Arab Saudi.
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: