DEMOKRASI.CO.ID - Sikap sekelompok anggota organisasi sayap PDI Perjuangan mengadu sekaligus mengeluhkan kinerja pemerintah kepada ekonom senior, DR. Rizal Ramli ditanggapi pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Dalam sebuah video yang dia unggah ke akun YouTube-nya, Refly Harun menilai sikap organisasi sayap PDIP bernama Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Cakra Buana PDIP tersebut menandakan kanal aspirasi masyarakat mulai terhambat.
Sebab, secara hakekat demokrasi dan pemerintahan seharusnya keluhan-keluhan masyarakat semacam itu disampaikan kepada pihak yang berwenang di lingkaran pemerintah itu sendiri.
“Dalam hal ini disampaikan kepada, kalau keluhannya kepada pemerintah ya kepada Presiden Jokowi. Kalau tidak bisa langsung, ya paling tidak melalui kantor staf presiden, atau kantor sekretariat negara, atau sekretariat kabinet. Toh mereka organisasi sayap the rolling party,” ujarnya sebagaimana dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).
Terlebih lagi, Refly merasa aneh dengan sikap Cakra Buana yang tidak mengadukan atau mengeluhkan kinerja pemerintahan Jokowi lewat PDIP.
“Mereka juga harusnya mengeluhkan kepada PDIP sebagai organisasi induknya yang punya wakil di pemerintahan Jokowi, bahkan Presiden Jokowi sendiri dari PDIP, dan mereka punya fraksi di DPR,” umbarnya.
Karena itulah, kemudian Refly Harun memandang ada yang salah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua kali ini. Khususnya terkait saluran atau wadah aspirasi masyarakat kecil yang tak lagi wujud.
“Jadi aneh kalau organisasi sayap cari sosok civil soviety untuk mengeluh, untuk mengadu. Artinya apa? Banyak maknanya. Salah satunya adalah berarti saluran aspirasinya tersumbat,” demikian Refly Harun menekankan.
