DEMOKRASI.CO.ID - Sudah menjadi keharusan bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perbaikan kinerja Kabinet Indonesia Maju agar instruksi kepala negara bisa dijalankan dengan baik oleh para menteri.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah dalam menyikapi sikap Presiden Joko Widodo yang kembali mengungkapkan kegeramannya terhadap minimnya serapan anggaran penanganan Covid-19.
“Presiden perlu mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan visi misi presiden,” kata Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/8).
Bagi pengamat jebolan Universitas Telkom ini, minimnya serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa saja bukan karena kinerja menterinya yang lamban, tapi gagalnya intruksi presiden kepada para menterinya.
“Jadi bisa saja lambatnya serapan ini bukan karena kementerian tidak memahami prioritas, tetapi presiden yang gagal memberi instruksi,” pungkasnya.
Presiden Jokowi kembali mengeluhkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan yang dinilai sangat lamban merealisasikan anggaran penanganan Covid-19, terutama terkait pertumbuhan ekonomi di Kuartal III dan belanja pemerintah. Dari stimulus anggaran Covid-19 sebesar Rp 695 triliun yang disiapkan pemerintah, baru Rp 141 triliun yang terserap.
“Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum (terlihat). Masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Baru 20 persen, sekali lagi, baru 20 persen yang terealisasi. Masih kecil sekali,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin lalu (3/8).
