DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik, Boni Hargens mengkritik langkah sejumlah tokoh dan aktivis yang baru saja mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Menurut Boni, lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.
Dalam demokrasi yang sehat, kata dia, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan.
“Namun, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah ‘para bekas’, yaitu bekas politisi, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya,” tutur Boni melalui keterangan tertulis, Selasa (18/8/2020).
Boni khawatir KAMI ihanya kelompok broker politik ataupun pemburu rente yang ingin mencari untung sesaat. Alasannya jelas, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal publik karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media.
“Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik,” tandasnya.
Kendati demikian, dia menilai deklarasi KAMI tidak lebih dari sekedar oposisi jalanan. Pertimbangannya antara lain isu yang mereka usung semuanya isu lama, tidak ada yang baru.
“Mereka juga tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai, dan legitimasi moral mereka lemah di mata masyarakat,” kata Boni.
Bomi menduga KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target Pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres).
Kalaupun tidak ada, sambung dia, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis.
“Saya skeptis dengan misi mereka ‘menyelamatkan Indonesia’. Justru para tokoh KAMI adalah orang-orang yang perlu diselamatka. Diselamatkan dari cara berpikir yang sinis dan pesimis terhadap pemerintah. Mereka perlu diselamatkan dari sikap skeptis yang cendrung absurd,” tuturnya.
Menurut dia, sejauh ini KAMI belum berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan negara. Namun, dalam perjalanan waktu ke depan, KAMI bisa menjadi ancaman. Ada beberapa alasan untuk itu.
Pertama, sebagian kelompok pendukung KAMI adalah kelompok ideologis yang pada periode pemilu 2019, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017, memainkan politik identitas.
“Kalau KAMI ikut mengamplifikasi politik identitas maka gerakan mereka berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila,” ujar Boni.
Kedua, lanjut dia, KAMI muncul di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Ketiga, jika KAMI ikut bermain dalam kampanye Pilkada serentak Desember 2020 yang di depan mata, maka ada kemungkinan kehadiran KAMI menjadi masalah tersendiri. Propaganda antipemerintah akan terus menjadi narasi politik yang dominan baik di tingkat local maupun nasional.
Menurut dia, jika KAMI mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, sebaiknya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya.
“Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekadar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik. Stigma itu tak mudah dihapus. Hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu,” tuturnya.
Oleh karena itu, Boni menilai penting sekali KAMI mengeluarkan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dengan data yang kuat dan tetap mengikuti kaidah ilmiah. “Tanpa itu, lagi-lagi, KAMI hanyalah laskar sakit hati yang memobilisasi gerakan oposisi jalanan,” katanya.
Kendati demikian, sambung dia, kehadiran KAMI harus tetap menjadi perhatian institusi penegak hukum dan apparat keamanan. Bagaimanapun, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali sifatnya ideologis.
“Maka perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan,” tuturnya.
