DEMOKRASI.CO.ID - Pakar Hukum Tatanegara, Refly Harun turut hadir dalam Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).
Dalam Deklarasi tersebut, Mantan Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi (MK) itu mendesak Presiden untuk menghentikan politik dinasti dan penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia juga meminta agar penyelenggara negara menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarki, kleptokrasi.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
“Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum,” tuturnya.
“Menghentikan kriminalisasi lawan-Iawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara,” sambungnya.
Kemudian, kata Refly, pemerintah harus bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin dan tenaga kerja bangas sendiri.
“Seperti petani, nelayan, guru, dosen, pelaku UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing,” pungkasnya.
