DEMOKRASI.CO.ID - Klaim penurunan angka kemiskinan yang disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat kritikan keras dari aktivis kemanusiaan Natalius Pigai.
Dalam klaim yang disampaikan, Maruf Amin menyebut angka kemiskinan turun dari 11,22 persen di tahun 2015 menjadi 9,78 di bulan Maret 2020. Namun menurut Pigai, hitungan wapres keliru.
“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 sebanyak 28,28 juta (11,28%) namun Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mampu turunkan angka kemiskinan sehingga pada akhir jabatan September 2014, sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen),” kata Natalius Pigai, Rabu (18/8).
“Karena itu Wakil Presiden Prof Maruf Amin mesti jujur,” jelasnya.
Menurutnya, cara menghitung yang dilakukan Maruf Amin keliru lantaran mengambil data di era kepemimpinan SBY.
Harusnya, Wapres Maruf Amin menghitung bukan dari 11,22% angka kemiskinan, melainkan dari 10,96 persen yang kemudian dikurangi persentase penduduk miskin bulan Maret 2020 sebesar 9,78 persen.
Bila demikian hitungan yang dilakukan, jelas Pigai, maka penurunan angka kemiskinan di era Presiden Joko Widodo hanya turun sebesar 1,18 persen.
“Padahal Jokowi habiskan uang rakyat hampir 12 ribu triliun APBN selama 6 tahun. Penurunan jumlah orang miskin yang hanya turun 1,18 persen orang itu terlalu kecil, bahkan terkecil di antara 7 presiden,” tegas mantan Kasubid Statistik Ketenagakerjaan Kemanakertrans RI ini.
“Jokowi tidak punya hati dan kejam pada pada orang miskin. 6 presiden sebelumnya mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 2 persen. Bahkan Gusdur 5 persen dari 23 persen ke 18 persen hanya dalam waktu singkat, SBY 6 persen,” tandasnya.
