DEMOKRASI.CO.ID - Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu sudah menyerahkan nama-nama calon komisaris BUMN termasuk calon duta besar dari kelompok relawan hingga aktivis 1998.
Penyetoran nama-nama calon petinggi BUMN dan dubes dari kelompok relawan hingga aktivis 1998 itu diklaim atas permintaan Presiden Joko Widodo.
Adian, aktivis 98 yang kini menjadi anggota Komisi VII DPR itu sudah menyerahkan daftar calon komisaris BUMN dan dubes ke Istana pada 30 Oktober 2019.
Namun, hingga saat ini belum ada realisasi atas janji manis tersebut. Yang ada, posisi komisaris BUMN diisi birokrat di kementerian dan para jenderal TNI-Polri.
"Sudah berbulan-bulan Adian Napitupulu dan relawan yang lain berusaha untuk kebagian posisi komisaris di BUMN," kata mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/8).
Jelas Beathor Suryadi, hal itu dilakukan Adian dkk karena Jokowi memintanya untuk mencatat daftar nama-nama relawan khususnya aktivis 98. Begitu juga Jokowi meminta hal yang sama kepada relawan yang lain.
Di sisi lain, kondisi Pemilu serentak 2019 lalu, kemenangan Jokowi ditentukan juga oleh kader partai pengusungnya yang mewajibkan caleg untuk menampilkan wajah pasangan Jokowi-Maruf pada semua atribut kampanye. Atribut kampanye tersebut dipasang di dapil masing-masing ke seluruh sesa.
"Kemenangan dari hasil kerja gotong royong itulah yang ditagih oleh relawan dan para kader partai," ujar Beathor Suryadi, yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP.
Jadi sangat aneh, kenapa setelah menang justru posisi komisaris BUMN diisi oleh pihak lain, ada pejabat esolen satu kementerian, padahal mereka tidak memilih JokoWi, ada pihak TNI-Polri, swasta, bahkan dari kader partai lawan Jokowi.
"Titipan komisaris BUMN dari Kemenkeu bahkan ada yang sudah rangkap tiga jabatan di internalnya," tutup Beathor Suryadi menyayangkan. (*)
