DEMOKRASI.CO.ID - Realisasi anggaran perlindungan sosial yang belum dijalankan secara maksimal sangat dirasakan masyarakat terdampak Covid-19.
Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat di awal Juli, sebanyak 60 dari 1.000 responden menyatakan publik hanya mampu bertahan hidup selama dua bulan ke depan atau kurang. Hal itu berkenaan dengan
Hal itu berkenaan dengan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 203,9 triliun namun realisasinya baru 42 persen.
Menurut Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, realisasi tersebut sangat krusial karena 42 persen bukanlah angka yang besar.
"Kita tidak bisa bilang 42 persen bagus, tidak cukup. Kita harus lebih cepat lagi karena dampaknya itu semakin hari semakin besar. Ini bukan bicara mengenai statistik atau hanya sekadar bicara angka, tapi ini bicara mengenai nyawa, bicara manusia yang hari demi hari masih menghadapi situasi yang tidak mudah, kelaparan," jelas Herzaky, Minggu (30/8).
Namun sayang, menurutnya, fakta kesusahan masyarakat tak dirasakan pemerintah yang hanya berada di balik meja, tidak turun langsung ke lapangan.
"Banyak dari kita yang untuk hidup sehari-hari saja sudah semakin berat. Ini harus dipahami kenapa realisasi 42 persen di awal Agustus harus meningkat. Ini salah satu usaha kita meminimalisir dampak pandemik atau pun resesi itu sendiri," kata Herzaky.
"Jadi terbayang, mereka sampaikan hanya bertahan dua bulan ke depan karena persepsi mereka di awal September akan menjadi sangat berat. Mereka sudah berat sekarang dan akan menjadi sangat-sangat berat di awal September ini," ungkap Herzaky.
Dengan demikian, Herzaky berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terkait nasib rakyat Indonesia.
Pemerintah harus mempercepat realisasi penyerapan anggaran, terutama untuk kelompok menengah ke bawah," pungkasnya. (Rmol)