DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) buka-bukaan mengenai negara yang menggunakan jasa influencer atau buzzer. Dari temuan tersebut ditemukan bahwa pemerintahan Joko Widodo gelontorkan dana hampir sebesar Rp90,45 miliar hanya untuk buzzer sejak 2014.
Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengaku geram dengan total anggaran sebesar itu. Pasalnya, pada saat yang sama anggaran untuk lembaga riset yang saat ini sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus Korona hanya sekitar Rp5 miliar. Padahal hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid 19.
“Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influenzer,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (21/8).
Anggota Komisi VII DPR ini mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid 19.
Untuk itu Mulyanto minta Pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid 19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai. Ketimbang memberikan anggaran terhadap influencer.
“Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, Pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pidato di sidang MPR 2020 pekan lalu menyampaikan telah mengalokasikan anggaran Rp 25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan Covid 19. Dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 USD per dosis untuk 170 juta dosis.
“Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin yang hanya Rp 5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit,” sindir Mulyanto.
Menurut Mulyanto ketimbang membelanjakan anggaran untuk mengimpor vaksin, sebaiknya anggaran yang besar itu dipakai untuk membiayai riset vaksin Merah Putih ini secara lebih serius. Harapannya dengan anggaran yang cukup itu vaksin buatan anak bangsa ini dapat lebih cepat beredar ke pasar.
Mulyanto prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti. Di satu sisi peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid 19 tapi di sisi lain Pemerintah tidak menyediakan anggaram yang cukup.
Ia menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen bilang, anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. Ibarat kran air, yang keluar hanya tetesan.
Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi Negara pembuat. Kita bisa kalau kita mau,” pungkasnya.
Diketahui, Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Dalam pemaparannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.
“Anggarannya mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Egi.Egi mengatakan secara umum, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017.
Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar.
“Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp 1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah,” kata Egi.
Dari data tersebut, Egi mengatakan instansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.
Anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI. Meski sedikit secara jumlah paket pengadaannya (12 paket) dibanding Kementerian Pariwisata, namun nilai pengadaan mencapai Rp 937 miliar.
Dari temuan ini, Egi mengatakan ICW membuat sejumlah catatan. Salah satunya adalah pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik terkait dengan aktivitas digital. Apalagi beberapa paket pengadaan masih berjalan hingga saat ini.
