![](https://1.bp.blogspot.com/-_1bzkbi8pgQ/X0N056KwRmI/AAAAAAAEeYs/4uQtMk-tFic7Xd4-G7OMraZoq3yLRXYygCLcBGAsYHQ/s640/prof-salim-said-saat-diskusi-virtual-foto-tangkapan-layar-d-7.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof Salim Said mengungkapkan, sampai saat ini publik masih menganggap Presiden Joko Widodo melindungi PKI. Banyak juga yang menuduh Jokowi sebagai keturunan dari PKI.
Tuduhan itu, kata Salim, lantaran Jokowi diusung oleh PDIP. Di PDIP, ada penulis buku Aku Bangga jadi Anak PKI dan mengaku ada banyak anak PKI di PDIP.
Orang-orang lantas menghubungkan Jokowi dengan menyebutkan dia melindungi PKI. Kemudian dihubungkan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dan itu menurut Salim sangat merugikan Jokowi.
Sebagai pengamat politik sekaligus ilmuwan sosial, lanjutnya, dia mencoba menganalisis keterkaitan Jokowi dengan PKI.
“Saya tidak terlalu percaya Jokowi itu komunis. Dia berada dalam posisi sulit saja karena yang mendukung dia adalah PDIP,” tegasnya dalam kanal Hersubeno di YouTube.
Sementara, lanjut Salim, ideologi PDIP adalah kelanjutan dari ideologi Bung Karno, nasakom (nasional komunis). Bahkan Bung Karno sampai meninggal tidak mengutuk PKI dan meninggalkan nasakom.
“Dan, menurut saya ideologi nasakom itu tampaknya dipertahankan PDIP,” ucapnya.
Itu sebabnya, kata Salim, PDIP tidak terganggu dengan pernyataan Ribka Tjiptaning bahwa dia anak PKI. Karena itu tidak bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Bung Karno tidak pernah membubarkan nasakom dan itu dilanjutkan oleh PDIP di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Korbannya salah satunya Jokowi tetapi dia tidak bisa apa-apa karena perpolitikan kita dikelola berjemaah oleh para oligarki,” tandasnya.
Sesungguhnya modal Jokowi tanda tangan. Keputusan apa pun kalau tidak diteken Jokowi tidak akan bisa jalan.
“Nah itu kekuasaannya Jokowi. Tidak ada yang lain. Dia tidak punya partai,” cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan, Jokowi bisa jadi presiden karena bertemu sejumlah oligarki yang punya kepentingan. Dan semuanya itu menagih sesuatu dari Jokowi.
“Yang mereka (oligarki-oligarki) inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Itu tercermin dari macam-macam usulan RUU yang dibahas di DPR,” pungkasnya.