DEMOKRASI.CO.ID - Penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemik Covid-19 bukan solusi utama, melainkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Bila kebutuhan terpenuhi, maka masyarakat dengan sendirinya akan patuh terhadap imbauan pemerintah, termasuk protokol kesehatan.
Oleh karenanya, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol Covid-19 sudah terlambat.
"Tentang sanksi bagi yang tidak patuh protokol kesehatan menurut saya sudah terlambat, penyebarannya sudah tidak terkendali," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/7).
Pada dasarnya, kata Saiful Anam, masyarakat sebenarnya sudah patuh dan mengantisipasi terhadap kemungkinan terkontaminasi Covid-19.
"Namun kita tahu, masyarakat juga ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mau tidak mau ia harus beraktivitas demi memenuhi kebutuhan sandang pangannya," jelas Saiful.
Sehingga, jika pemerintah menerapkan sanksi, maka masyarakat akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
"Apabila sanksi dikenakan, sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya mereka sulit, maka bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya?" kata Saiful.
"Mereka juga patuh kok kalau kebutuhannya terpenuhi, jangan menambah pekerjaan di saat masyarakat susah. Saya yakin masyarakat tidak perlu diajari untuk patuh terhadap protokol kesehatan," terang Saiful.
Di sisi lain, bila sanksi tetap diberlakukan, ia khawatir justru akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Mereka hanya butuh kebutuhannya terpenuhi, kalau kebutuhannya tidak dipenuhi kemudian masih ada pemeriksaan dan sanksi, maka jangan salahkan kalau mereka akan berontak," pungkas Saiful.(rmol)
