DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo dengan telanjang mempertontonkan politik transaksional kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan menawarkan jabatan kepada Achmad Purnomo sebagai timbal balik lantaran putranya Gibran Rakbuming Raka yang mendapat rekomendasi PDIP di Pilkada Kota Solo.
Begitu pandangan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/7).
"Ini sangat tidak etis, jelas-jelas kita dipertontonkan transaksional politik. Jokowi memanggil Purnomo untuk memuluskan jalan anaknya Gibran. Karena kita tahu sejak awal Purnomo yang mendapat rekomendasi dari PDIP Surakarta untuk maju Pilkada Solo," kata Adib.
"Tapi biar Purnomo legowo, (oleh Jokowi) ditawari sebuah jabatan, ini jelas politik transaksional yang dipertontonkan," tandas Adib menegaskan.
Langkah Jokowi itu, Adib menilai sangat berbahaya lantaran politik transaksional dapat memuluskan adanya oligarki dalam politik.
Hal ini tidak baik bagi pendidikan politik Indonesia sehingga publik nantinya akan menganggap bahwa politik itu bukan lagi soal adu gagasan untuk membangun, namun hanya sebatas kedekatan keluarga.
"Ini preseden buruk bagi demokrasi, bahwa demokrasi itu masih dipegang oleh orang yang punya pengaruh, uang dan kuasa. Ini tidak etis memberikan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat," pungkas Adib.
Achmad Purnomo sempat mengungkapkan kekecewaanya karena tidak jadi diusung DPP PDIP. Namun, Wakil Walikota Solo yang bakal pensiun tahun depan itu sudah mempasrahkan realitas yang terjadi.
"Bukan soal legawa atau tidak, itu kenyataan, realita. Saya kan tidak mencalonkan diri tapi dicalonkan (sebagai bakal cawalkot Solo), diberi tugas oleh PDIP Surakarta. Kemudian anak presiden masuk, he-he-he. Itu kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Bukan soal legawa, realitanya begitu," kata Purnomo, Jumat (18/7). (Rmol)
