DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah tokoh bangsa diantaranya Wakil Presiden Keenam RI Try Sutrisno, Ketua Umum LVRI Syaiful Sulun dan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri temui Pimpinan MPR RI.
Kedatangan mereka antara lain untuk memberikan saran dan masukan kepada MPR RI terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang belakangan menuai kontroversi di tengah masyarakat.
"Kedatangan kami kemari untuk bersilaturahmi dengan Pimpinan MPR. Tidak lain hanya ingin memberikan suatu masukan, pandangan, sekaligus juga harapan dari para purnawirawan menanggapi kemarin kejadian protes dinamika di masyarakat menyangkut RUU HIP," ujar Try Sutrisno di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Try Sutrisno menyatakan, pihaknya menyarankan serta mengusulkan kepada MPR RI agar RUU HIP diganti baik nomenklatur hingga substansi dari RUU tersebut.
Pasalnya, kata dia, Pancasila sebagai state fundamental norm tidak boleh berada di bawah UU, ia harus memiliki kedudukan di atas.
"Karena kalau judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," katanya.
"UU ini melaksanakan penjabaran pelaksanaan daripada aturannya. Oleh karena itu sepantasnya UU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)," imbuhnya menegaskan.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa pihaknya memiliki kesamaan pandangan dengan para tokoh purnawirawan TNI tersebut. Menurutnya, Pancasila secara tegas tidak sepatutnya masuk dalam UU.
"Kami semua Pimpinan MPR satu pandangan oleh para tokoh senior purnawirawan TNI. Bahwa tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam UU," kata Bamsoet.
Lebih lanjut dia berharap agar pemerintah dan DPR RI juga menyambut baik usulan dan masukan dari para tokoh purnawirawan TNI tersebut.
"Jadi itu segaris dan kita meresponsnya agar pemerintah dan DPR juga melakukan hal-hal apa yang diusulkan dan disampaikan purnawirawan," demikian Bamsoet. (*)
