DEMOKRASI.CO.ID - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan bahwa masyarakat cenderung lebih puas dengan kinerja pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat dalam penanganan virus Covid-19.
Survei: Kinerja Gubernur Dinilai Lebih Memuaskan ketimbang Presiden
Kepuasan terhadap pemerintah daerah mencapai 41,9 persen, sedangkan pemerintah pusat 32,5 persen.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya awalnya menanyakan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 kepada koresponden.
Dari pertanyaan itu ditemukan hasil bahwa 58,6 persen puas, 34,4 persen tidak puas, dan 7 persen abstain.
"Secara umum, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam masa pandemi hanya 58,6 persen. Dari total kepuasan itu terdistribusi untuk kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat RW dan RT. Jika dibagi dalam klaster pemerintahan, maka kepuasan tertinggi ditujukan kepada pemerintah daerah," kata Dedi dalam sebuah diskusi bertajuk Menanti Perombakan Kabinet, Sabtu (4/7).
Menurut Dedi, angka yang muncul, tidak lagi identik dengan persentase dukungan Pilpres 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa angka yang muncul tidak lagi terpengaruh terhadap sentimen politis.
“Pemerintah daerah dianggap jauh lebih baik dengan perolehan respon publik 41,9 persen, di banding dengan pemerintah pusat yang hanya 32,5 persen, tentu ini riskan sekali, karena pemerintah pusat dalam anggapan publik terbagi pada presiden dan para menteri, sementara daerah hanya ditujukan untuk gubernurnya," kata Dedi.
Dalam survei ini, Dedi juga memotret penilaian publik terhadap aspek tertentu dalam penanganan virus Covid-19. Penilaian ini mengukur kelemahan dan kelebihan dari kinerja pemerintah.
Sebanyak 34,7 persen koresponden merasa kepemimpinan pemerintahan baik dalam penanganan Covid-19, sedangkan 65,3 persen menganggap pemerintah buruk. Dalam aspek penyaluran bantuan sosial, 43,8 persen menganggap baik, sedangkan 57,2 persen buruk.
“Kekecewaan Presiden untuk saat ini cukup mendasar, hanya saja ini sekaligus menandai gagalnya presiden dalam membentuk kabinet, baik formasi maupun pilihan tokoh-tokohnya.
Komitmen presiden perlu ditegaskan dalam memilih pengganti yang memang miliki kemapanan sebagai menteri, jangan sampai publik beranggapan jika reshuffle hanya soal antrian posisi tim pemenangan Pilpres," kata Dedi. (tan/jpnn)
