DEMOKRASI.CO.ID - Setelah politikus senior Amien Rais mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyinggung kemungkinan reshuffle, Mumtaz Rais justru disodorkan oleh elite PAN menjadi salah satu kandidat menteri. Sikap elite PAN yang menyodorkan salah satu putra Amien Rais menjadi menteri itu mendapat respons dari sejumlah partai koalisi Jokowi. Bahkan, ada partai yang merespons dengan sindiran.
Adalah Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PAN Rizki Aljupri yang menyodorkan Mumtaz. Rizki juga menawarkan sejumlah nama selain Mumtaz.
"Pada dasarnya PAN siap jika diminta oleh Presiden Jokowi untuk turut berkontribusi di dalam pemerintahan. Beberapa nama yang mengemuka di kalangan internal adalah Mas Soetrisno Bachir (Ketua Wanhor DPP PAN), Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN), Teguh Juwarno (eks Ketua Komisi VI DPR RI), dan Mumtaz Rais (Ketua POK DPP PAN)," urai Rizki kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).
Setidaknya ada 5 partai koalisi Jokowi yang mengomentari tawaran Wabendum PAN Rizki Aljupri. Ada Golkar, PKB, NasDem, PPP dan Gerindra.
Dimulai dari Golkar. Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurrahman meresponsnya dengan nada sindiran.
"Bagi saya, terkait siapapun yang menjadi menteri, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Cuma kalau Mumtaz yang disodorkan jadi menteri, saya khawatir Pak Amien Rais matanya langsung melotot, ha-ha-ha," kata Maman kepada wartawan, Jumat (3/7).
Maman sendiri ragu kalau Amien Rais rela jika anaknya menjadi pembantu Jokowi. Anggota Komisi VII DPR RI itu menyinggung sikap keras Amien Rais ke Jokowi selama ini.
"Masak iya mau anaknya jadi pembantu Pak Jokowi, tinggal kita lihat saja Pak Amien setuju atau tidak," sebut Maman.
"Yang terpenting bagi saya adalah reshuffle itu semangatnya ingin jalannya pemerintahan di periode kedua Pak Jokowi bisa menjadi lebih baik, bukan sebaliknya," imbuhnya
.Kemudian PKB. Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid menganggap aneh Mumtaz disodorkan jadi menteri. Dia menduga penyodoran Mumtaz dilakukan sebelum berkonsultasi dengan Amien Rais.
"Aneh bin ajaib, mungkin belum konsultasi dengan Bapaknya atau memang sikapnya berseberangan. Namun, semua tergantung Pak Jokowi," ucap Jazilul kepada wartawan, Jumat (3/7).
Bahkan, Wakil Ketua MPR RI itu tidak yakin Jokowi menawarkan posisi kepada PAN. Terlebih lagi, lanjut dia, jika posisi untuk penguatan kinerja kabinet.
"Saya belum yakin Pak Jokowi menawarkan itu dan menjadikan opsi untuk penguatan kinerja kabinet," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Sementara NasDem lebih bicara mengenai etika berkoalisi. Waketum NasDem Ahmad Ali partai ingin masuk koalisi harus menerima plus minus Presiden Jokowi sebagai pemimpin.
"Etikanya ketika kita menyatakan berkoalisi maka pasti plus minus pemerintah harus kita terima, tidak bisa kemudian main dua kaki, itu harus tertib dulu menurut saya," urai Ahmad kepada wartawan, Jumat (3/7).
Namun demikian, Ahmad mengatakan bahwa NasDem mendukung apapun yang menjadi keputusan Jokowi. Sekalipun, kata Ketua Fraksi NasDem DPR itu, jika menambah koalisi.
"Pertama apa yang menjadi kebutuhan yang dipandang Jokowi perlu pasti kita dukung, itu dulu, intinya kita mendukung Presiden Jokowi secara totalitas dan mempercayai dia untuk ambil kebijakan, dia yang tahu kebutuhannya, dia yang tau seberapa perlunya kita mengubah koalisi," sebut Ahmad.
"Kalau di koalisi sih saya belum pernah mendengar tentang masuknya PAN sebagai pendukung pemerintah. Tapi sekali lagi itu bukan domain kami untuk memutuskan, kalau ditanyakan pada NasDem, tentu kita akan berikan pertimbangan tapi kalau Pak Jokowi sudah memutuskan untuk merangkul PAN masuk di kabinet juga kami dukung," lanjutnya.
PPP pun senada dengan NasDem. PPP meminta PAN menegaskan terlebih dulu sikap politiknya jika mendukung pemerintah.
"Mengusulkan siapapun untuk masuk kabinet kan boleh-boleh saja, tapi apakah Presiden akan mengakomodasi usulan tersebut itu kan soal lain lagi," sebut Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (3/7).
"Siapapun yang diusulkan oleh parpol di luar koalisi pemerintahan yang sudah ada maka syarat pertamanya adalah bahwa parpol tersebut harus menyatakan dulu masuk sebagai parpol koalisi pemerintahan," imbuhnya.
Tapi, terkait sosok Mumtaz, PPP enggan berkomentar. Arsul kembali menekankan yang terpenting adalah sikap politik PAN saat ini.
"PPP tidak ingin melihat soal sosok Mumtaz Rais atau siapapun, tetapi ingin menekankan dulu dua hal di atas. Ini penting agar tatanan kekuatan politik kita jelas, terutama positioning masing-masing parpol sebagai kekuatan politik," kata Arsul.
Lain dengan tanggapan Gerindra. Juru Bicara Gerindra Habiburokhman menilai Mumtaz Rais tak berbeda jauh dari sang ayah, Amien Rais, yaitu cerdas.
"Saya nggak kenal pribadi, tapi anak-anak Pak Amien pasti nggak beda jauh dengan ayahnya yang cerdas, rendah hati dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/7).
Saat ini, Mumtaz Rais tercatat berbeda sikapnya dengan sang ayah, Amien Rais. Pada gelaran Kongres PAN di Kendari, Mumtaz mendukung petahana Ketum Zulkifli Hasan, sementara Amien Rais mengusung Mulfachri Harahap-Hanafi Rais.
Mumtaz sebetulnya telah memberikan tanggapan sebelum partai koalisi pemerintahan memberikan tanggapan. Soal namanya yang disodorkan elite PAN menjadi menteri Jokowi, Mumtaz menyatakan siap. Menantu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini mengaku selama ini meyakini kebijakan Presiden Jokowi.
"Kalau memang Tuhan punya jalan lain, ya, saya siap. Harus siap karena panggilan negeri," kata Mumtaz saat dihubungi detikcom, Kamis (2/7).(dtk)
