DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saling sentil dalam satu momen. Tito disinggung soal tak pernah datang kalau diundang ke Medan, sementara Edy disentil terkait persiapan Pilkada 2020.
Tito terbang ke Medan dalam rangka rapat Koordinasi (rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Hotel Grand Aston, Medan, Jumat (3/7/2020). Awalnya, Edy lebih dulu yang memberikan sambutan.
Edy melontarkan candaan yang diawali cerita ditelepon Tito 5 hari sebelum rakor berlangsung. Edy mengaku terkejut lantaran Tito gendak datang ke Medan.
"'Bang saya akan datang ke Medan', kaget saya. 'Ada apa ini Pak Menteri?', karena selama ini Pak Menteri diundang ke mari nggak pernah datang. Kok sekarang mau datang kaget juga saya," ujar Edy disambut tawa peserta rapat.
Edy menyebut kedatangan Tito karena ada rapor merah soal persiapan Pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota se-Sumut. Edy pun meminta waktu agar bisa dituntaskan.
"'Izin kan saya dulu Pak Menteri', 'Nggak, saya juga mau lihat abang'. Alhamdulillah beliau datang ke mari, saya tanya, beliau-beliau ini, KPU, Bawaslu, tapi tadi saya disampaikan oleh Bapak Menteri, 'Bang sudah beres semua, sudah hijau, tinggal dua bang'. Nah, dua ini katanya Samosir dan Madina, nanti tugasnya pak Wagub lah itu," ucapnya.
Di hadapan Tito, dia memastikan Pemprov Sumut bakal mendukung Pilkada 2020. Dia mengatakan pemerintah akan memfasilitasi pesta demokrasi rakyat itu.
Usai Edy menyampaikan sambutan, giliran Tito naik ke podium. Eks Kapolri ini pun menjawab candaan Edy. Tito menuturkan, dirinya jarang datang ke Sumut karena menilai wilayah Sumut aman terkendali.
"Khusus Sumatera Utara saya telepon Pak Gubernur, 'kenapa diundang jarang datang?' Karena saya tahu Sumatera Utara di bawah Pak Edy Rahmayadi aman terkendali," ujar Tito.
Sambil berkelakar, Tito mengatakan pemerintah pusat datang ke daerah kalau ada masalah. Sementara, daerah yang jarang bermasalah bukan prioritas untuk didatangi.
"Kita kan datang ke tempat bermasalah kalau nggak ada masalah cenderung nggak prioritas, artinya Sumatera Utara di bawah Bapak Edy Rahmayadi aman-aman saja," ucapnya.
Namun Tito menyebut ada masalah terkait persiapan Pilkada 2020. Salah satunya adalah soal anggaran yang belum sepenuhnya diterima penyelenggara Pemilu.
"Problemnya kan rata-rata anggaran, banyak yang merah, kenapa? Banyak NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya baru di bawah 10 persen, KPU, Bawaslu daerah nggak bisa kerja," ucap Tito.
Tak hanya itu, Tito juga menyebut ada empat wilayah lagi yang masih belum tuntas masalah anggaran untuk Pilkada. Dia pun meminta agar rapat bersama DPR RI bisa ditunda agar semua daerah bisa tuntas masalah anggaran.
Empat wilayah yang dimaksud yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua.
"Tadi saya sudah minta izin kepada bapak ketua Komisi II, rapat yang semula akan dilaksanakan tanggal 8 Juli, ini karena saya mau kumpul dulu semua daerah ini sampai hari Minggu depan, sehingga setelah itu baru kelar," ujar Tito.(dtk)
