DEMOKRASI.CO.ID - Moral akhlak dan komitmen Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dipertanyakan. Ini lantaran Jokowi dianggap telah memanfaatkan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan keluarga.
Pertanyaan itu disampaikan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang mengaku heran dengan turun gunung Jokowi demi memuluskan karir politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo.
Hal ini seiring pengakuan dari Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo, yang awalnya diusung oleh kader PDIP Solo untuk maju di pilkada.
"Yang menarik di situ, Purnomo diundang ke Istana dan menurut pengakuannya ditawari jabatan oleh Jokowi," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/7).
Undangan Jokowi terhadap Purnomo ke Istana Negara menimbulkan kontroversi. Karena, kata Saiful, fasilitas Istana dan nuansa kolusi sangat melekat dengan janji jabatan kepada Purnomo.
"Selain secara kasat mata Jokowi sangat mendorong bahkan ikut campur dalam pencalonan Gibran, juga penggunaan fasilitas istana dan nuansa kolusi sangat melekat sekali dengan janji jabatan kepada Purnomo," terang Saiful.
Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merupakan hal yang dilarang. Sehingga, Saiful mempertahankan moral akhlak dan komitmen Jokowi untuk tidak melakukan KKN.
"Kenapa Presiden tidak bertemu Purnomo di warung kopi misalnya? Kok malah menggunakan Istana sebagai tempat untuk konsolidasi pencalonan Gibran, apalagi sempat menjanjikan jabatan, di mana moral akhlak dan komitmen terhadap tidak KKN-nya?" heran Saiful.
Dengan demikian, Saiful menilai bahwa Jokowi saat ini sedang ingin membangun trah politik dinasti kekuasaan dengan berusaha agar Gibran mengikuti jejaknya memimpin Solo.
"Saya menilai Jokowi sedang ingin membangun trah politik dinasti kekuasaan sehingga sampai-sampai turun gunung untuk pencalonan Gibran," pungkas Saiful.[rmol]
