DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang disorot setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya aliran dana pengelolaan kas kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu masuk ke rekening pribadi pada tahun anggaran 2019. Jumlahnya cukup besar, Rp 48 miliar. Menyikapi kabar tersebut, Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, sibuk melakukan klarifikasi.
Dahnil mengatakan, temuan BPK ini sudah selesai. Pihaknya sudah mengklarifikasi sehingga Kemenhan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019. "Terkait dengan temuan BPK tersebut sudah dijawab oleh pihak Irjen Kemenhan kepada BPK dengan rinci dan jelas. Alhasil, opini LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kementerian Pertahanan mendapat predikat WTP," kata Dahnil, kepada wartawan, kemarin.
Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, setidaknya ada lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Salah satunya, Kemenhan. Dana tersebut diduga belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan.
Dahnil menerangkan, temuan BPK ini sebenarnya masuk dalam kategori kegiatan dari sejumlah atase Kemenhan saat mengampu tugas di luar negeri. Para atase ini sering membutuhkan dana yang segera dan cepat sehingga dilakukan pengiriman darurat.
"Untuk kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri. Sebab, mereka membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat," ucap mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Lagi pula, lanjut Dahnil, proses izin pembukaan rekening pun sebenarnya sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan itu pun banyak terjadi pada 2019.
"Semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebut lah. Makanya, lagi-lagi saya terangkan, 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP," sebut Dahnil.
Bagaimana sikap BPK? Saat dikonfirmasi mengenai ini, para petinggi BPK saling lempar. Anggota BPK Achsanul Qosasi beralasan tengah menjalani acara lain. "Saya masih video conference," ucapnya saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.
Ketika ditanya apakah BPK akan segera mengumumkan ke publik terkait maksud dari rekening pribadi, Achsanul menjawab Kemenhan bukan di bawah pemeriksaannya. "Kemenhan bukan di bawah pemeriksaan saya. Sehingga nggak enak kalau saya ikut komentar," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan anggota BPK Pius Listrulinang. Politisi Gerindra itu beralasan, temuan BPK ini merupakan ranah Ketua BPK. "Itu ranah Auditorat Keuangan Negara (AKN) 1 bukan saya," akunya.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga belum mau bicara panjang. "Besok pagi (pagi ini, red) deh. Biar jangan misleading, saya harus tanya AKN yang bersangkutan. Saya informasikan pagi-pagi sekali," ujarnya, melalui pesan Whatsapp, tadi malam.
Di sisi lain, pengamat militer Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, sejatinya di dunia militer memang ada kebutuhan yang sifatnya segera dan taktis. Seperti kegiatan operasional intelijen. Menurutnya, jika kegiatan operasi intelijen mengacu pada aturan pengelolaan dana, rentan terjadi kebocoran.
Lebih baik, tambahnya, Kemenhan dan Kemenkeu berkoordinasi lebih intens untuk mencari solusi dari permasalahan ini. "Seperti intelijen yang sedang melakukan pemantauan di warung kopi. Kan tidak mungkin hanya sebatas ngopi kemudian jadi masalah. Nah, supaya tidak terjadi polemik, saya kira Kemenhan dan Kemenkeu perlu berdiskusi untuk menjembatani hal semacam ini," ungkapnya. []
