DEMOKRASI.CO.ID - Dosen filsafat Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung menilai bahwa politik di tanah air tidak mungkin terjawab dengan hasil survei. Menurut dia, pergantian kabinet bukan karena efektivitas kinerja menteri, tapi lebih kepada keinginan segelintir oligarki.
“Maka yang lebih harus diperhatikan publik adalah siapa yang memutuskan, tapi siapa yang menentukan. Jadi kalau dibilang (pergantian menteri) beban presiden, justru beban presiden adalah bagaimana dia tidak tersandera oleh kepentingan hari ini,” kata Rocky dalam webinar ‘Reshuffle, Siapa Layak Diganti dan Menggantikan’, Sabtu (4/7).
Sebab, keputusan Presiden Joko Widodo hari ini akan berpengaruh pada kebijakan dan kondisi masyarakat lima tahun ke depan. Apalagi dia menilai banyak komitmen Jokowi yang menyimpang dari janji-janji saat kampanye.
“Jadi, kalau kita lihat jendela di dalam kabinet ini ada dua persoalan, pertama delegitimasi dan kedua demoralisasi. Maka perlu kita tanyakan, apa gunanya reshuffle hari ini?,” ucapnya.
Menurut dia, reshuffle di masa pandemi Covid-19 tidak akan ada gunanya karena bukan solusi inti dalam menyelesaikan masalah. “Presiden seharusnya bilang ke partai politik, ‘hey yang kalian kirim ke saya adalah racun dan menjadi toksin di dalam tubuh saya’, kalau hari ini kinerja menterinya gak mutu, presiden sama saja dibohongin (pembantunya),” ujar dia.
Mengenai potensi milenial masuk ke dalam kabinet, Rocky mengamini hal tersebut. Namun, milenial harus punya kebijakan radikal dan terobosan-terobosan luar biasa.
“Menteri milenial harus melakukan perubahan total, sesuai keinginan Jokowi yaitu revolusi mental. Karena PR utamanya adalah tidak terbayang-bayang oleh kepentingan politik, tapi kalau kita lihat sekarang menterinya kebanyakan politisi, maka gunakanlah akal sehat,” katanya. []
