DEMOKRASI.CO.ID - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari menegaskan, partainya tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Hal ini dikatakan Fathul setelah adanya spekulasi partai oposisi yang akan ditawari kabinet pasca Presiden Jokowi mengancam reshuffle para menterinya karena dianggap kurang bisa bekerja di saat pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.
”Semua pihak sudah tahu dan menghargai sikap PKS. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS dalam Rakornas PKS bulan November 2019 yang lalu, melalui hasil keputusan Mejelis Syuro PKS, kami menegaskan bahwa hingga 2024, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Fathul kepada wartawan, Rabu (1/7).
Menurut Fathul, ada tiga alasan yang membuat partai berlogo bulan sabit kembar ini tetap berada di luar pemerintah. Pertama, sebagai partai politik, PKS memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi. Karena demokrasi di Indonesia bisa sehat apabila ada oposisi yang bertugas mengkontrol pemerintahan berjalan sesuai apa yang dicita-citakan.
“PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintah. Dengan sikap ini, justru PKS ingin menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi Indonesia,” katanya.
Kedua, PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas. Demokrasi meniscayakan adanya kompetisi bergilir kekuasaan, dan dalam kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah.
“Maka sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan,” ungkapnya.
Ketiga, pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat yang berharap partai yang dikepalai Sohibul Iman ini berada diluar pemerintahan.
“Itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.
Diketahui, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan Covid-19.
Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.
Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). []
