DEMOKRASI.CO.ID - Sekitar 104 pendeta dan rohaniwan/rohaniwati dari berbagai gereja di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terkait pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari kelompok buruh, petani, masyarakat adat, akademisi, aktivis NGO, pemuka agama dan sebagainya.
Perwakilan ratusan pendeta itu, Adventus Nadapdap, juga mengatakan hal serupa. Mereka menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja memberikan dampak buruk kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi sosial seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.
"Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini lebih mementingkan kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan hidup, yaitu atas nama investasi," kata Adventus lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan pada Rabu (15/7/2020) pagi.
Mereka menilai pemerintah dan DPR sepertinya tidak menghiraukan tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat agar menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut.
Sistem politik demokratis yang dianut oleh negara Indonesia, membikin pembahasan undang-undang atau kebijakan politik harus melibatkan partisipasi publik seadil dan setara mungkin.
Kata Adventus, dunia dan masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak akan mungkin bisa berjalan maksimal.
"Padahal, pemerintah sendiri yang mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah dan upaya memutus mata rantai penularan COVID-19," katanya.
Ia menilai pemerintah terlihat sangat memanfaatkan momentum pandemi untuk melakukan tindakan politis tanpa partisipasi publik. Salah satunya, pada 12 Mei 2020, DPR bersama pemerintah telah menyetujui Revisi Undang Undang (RUU) Minerba menjadi Undang-Undang.
"Padahal, RUU Minerba itu merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. RUU Minerba tersebut awalnya merupakan inisiatif DPR periode 2014-2019 yang kemudian dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024," kata Adventus.
Hal serupa juga terjadi pada tanggal 2 Juli 2020, DPR menghapus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dengan alasan “masih menuai polemik”.
"Jika DPR memiliki kehendak politik yang mengayomi warga negara, seharusnya RUU PKS disahkan sebagai payung hukum bagi mereka [korban] yang mengalami tindak kekerasan seksual dan sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual. Membahas dan mengesahkan RUU yang menguntungkan korporasi mudah, tapi membahas dan mengesahkan RUU untuk kepentingan luas warga negara selalu ada alasan menunda, bahkan mengeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas," katanya.
Adventus mengatakan 104 pendeta rohaniwan/rohaniawati dari berbagai gereja terpanggil untuk bersuara menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut mereka, jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini disahkan maka akan mengancam keselamatan lingkungan, mengancam ruang hidup warga/umat, dan mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Suara para rohaniwan/rohaniawati gereja merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mewujudkan Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC). Pernyataan sikap kami ini juga merupakan bentuk dari kepedulian gereja dan sebagai warga negara kepada sesama manusia dan lingkungan hidup, yang adalah ciptaan Tuhan," katanya. []
