DEMOKRASI.CO.ID - Apabila pengakuan politisi PDIP, Achmad Purnomo benar bahwa dirinya mendapat tawaran jabatan oleh Presiden Joko Widodo karena telah "rela" mundur dari pencalonan, maka patut disayangkan.
Seperti diketahui, PDIP sudah mengumumkan nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Walikota Solo 2020. Sebelumnya, PDIP Solo sudah merekomendasikan nama Achmad Purnomo.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyayangkan karena Jokowi sapaan akrab Kepala Negara telah melakukan praktik politik nepotisme.
"Ini preseden sangat buruk, ada kebangkrutan moral politik dalam diri Jokowi, secara serius memungkinkan dua hal, Presiden lakukan abuse of power dan berupaya nepotisme," kata Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/7).
Demikian sebaliknya, lanjut Dedi Kurnia Syah, jika pernyataan Achmad Purnomo adalah tidak benar, maka yang bersangkutan telah diduga melakukan pencemaran nama Jokowi.
Dedi Kurnia Syah menambahkan, sebenarnya sikap Jokowi sekedar merestui putranya termasuk nanti menantunya di ajang pilkada saja sudah cukup membuktikan kegagalannya menjadi teladan masyarakat. Ini disebut melanggengkan dinasti politik.
"Lebih-lebih jika benar pengakuan Purnomo, maka Jokowi tidak lebih sebatas pedagang jabatan. Sangat disayangkan, negara ini terlalu dikuasai oleh keluarga-keluarga, jika Presiden tidak sanggup menghentikan praktik oligarki, sekurangnya tidak ikut melanggengkan kekuasaan ke anak dan menantu," demikian Dedi Kurnia Syah.
Achmad Purnomo mengaku mendapat tawaran jabatan dari Presiden Jokowi sebagai timbal balik karena putranya, Gibran Rakabuming Raka, mendapat rekomendasi PDIP di Pilwalkot Solo 2020.
Namun Purnomo mengaku menolak tawaran tersebut. "Ya ada (tawaran timbal balik), tapi bagi saya ndak perlu," ungkap Purnomo, Jumat (17/7).
Tawaran tersebut disampaikan saat Purnomo dipanggil Jokowi ke Istana, Kamis (16/7). Namun Purnomo enggan menjawab penawaran apa dari Jokowi. Dia hanya memastikan tawaran tersebut berupa jabatan, tapi bukan posisi menteri. [rmol]
