DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Kesehatan ternyata belum terima anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun. Sedangkan institusi itu dinilai lalai karena penyerapan anggaran masih minim, yaitu baru 1,56 persen.
Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan staf KSP, Bambang Beathor Suryadi mengatakan, kasihan Presiden Joko Widodo, kebutuhannya dijegal Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani.
"Kemenkes belum terima anggaran kok Presiden belum tahu? Wapres masih belum lengkap database kemiskinan TNP2K juga kok Presiden belum tahu?" ujar Beathor, Sabtu (4/7).
Beathor pun menjelaskan tentang dashboard keuangan negara saat ini.
Bahwa dashboard ini memanfaatkan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (sistem manajemen keuangan negara) yang selama ini sudah berjalan di Kementerian Keuangan untuk APBN dan kini APBD.
Dashboard juga dapat memantau kinerja masing-masing kementerian/lembaga/instansi via serapan anggaran yang merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
Dengan dashboard ini, kata Beathor, Presiden dapat memantau langsung 24 jam secara pribadi kinerja masing-masing kementerian/lembaga/instansi dari target capaiannya.
"Antara yang disepakati di rapat koordinasi dengan hasil yang dikerjakannya bisa dilihat," ucapnya.
Bila target yang disepakati tidak tercapai, dan Presiden harus mengkoreksi dampaknya, maka simulasi kebijakan bisa dilakukan via sistem yang sudah ada di Ditjen Anggaran sehingga pilihan kebijakan yang paling sesuai dapat segera dilaksakan.
"Fondasi dashboard ini sudah beroperasi di Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Dashboard merupakan tambahan atau kepanjangan dari sistem yang sudah ada tersebut," demikian Beathor. []
