logo
×

Rabu, 22 Juli 2020

PKS Sindir Pembubaran 18 Lembaga Receh, Nasdem Bela Jokowi

PKS Sindir Pembubaran 18 Lembaga Receh, Nasdem Bela Jokowi

DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Saan Mustofa membela Presiden Joko Widodo dari sindiran Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera terkait pembubaran 18 lembaga negara yang ia sebut receh.

Menurut Saan, langkah yang ditempuh Jokowi sudah tepat. Pembubaran 18 lembaga ini dinilai baik sebagai permulaan reformasi birokrasi.

"Memulai dari hal yang kecil, itu hal yang tepat menurut saya kebijakan Pak Jokowi. Jadi yang paling mudah, lembaga yang bukan oleh undang-undang dulu, tapi oleh keppres, atau peraturan pemerintah, atau kepmen," kata Saan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/7).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan pembubaran lembaga memang harus dimulai dari lembaga-lembaga yang kurang efisien dan cenderung jadi beban APBN. Dia menilai pilihan 18 lembaga yang dibubarkan sudah tepat.

Saan menyampaikan membubarkan atau menggabungkan lembaga negara bukan perkara mudah. Pemerintah harus mengecek landasan aturan yang mungkin saja ditabrak saat pembubaran.

Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan pegawai yang dipekerjakan di lembaga tersebut. Para ASN harus ditempatkan di lembaga lainnya yang masih berdiri.

"Karena bukan hanya sekadar membubarkan, tapi kan juga nanti ada implikasinya. Misalnya dampak ke pegawai, dari yang bawah sampai eselon, ini harus diperhatikan," ujar Saan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membubarkan 18 lembaga negara lewat Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan itu dikritik Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya, Jokowi hanya membubarkan lembaga kecil. Padahal pembubaran lembaga negara ini diawali aksi marah-marah Jokowi terhadap kinerja kabinetnya.

Mardani mengklaim wajar jika rakyat kecewa, karena berharapnya reshuffle, namun malah membubarkan lembaga-lembaga 'receh'.

"Ekspektasi publik perubahan lebih fundamental seperti merger kementerian hingga reshuffle, dapatnya receh. Wajar publik kecewa," kata Mardani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/7).[Cnn]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: