DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengambil alih pimpinan rapat paripurna DPR siang ini meminta agar rapat bisa selesai lebih cepat. Permintaan itu disampaikan karena pengunjuk rasa di depan gedung DPR yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan omnibus law RUU Cipta Kerja disebutnya tidak akan membubarkan diri sebelum paripurna selesai.
"Karena itu, kami tadi telah mendampingi pimpinan Baleg, kami yakinkan bahwa hari ini tidak ada (pengesahan) RUU tersebut. Dan mereka sudah kita jelaskan agenda acara, namun pimpinan pengunjuk rasa tetap akan menunggu sampai dengan selesai sidang kita, baru mereka akan membubarkan diri," kata Dasco dalam rapat paripurna DPR, Kamis (16/7/2020).
Dasco menyebut para pengunjuk rasa itu mendapat informasi yang keliru akan adanya pengesahan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja sehingga sudah mendatangi gedung DPR sejak malam kemarin. Ia pun meminta laporan-laporan yang disampaikan dalam rapat dipersingkat.
"Ada yang dari semalam sudah menginap di depan, dari pagi hari, kita kasihan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu saya mengimbau kepada kawan-kawan sekalian, mungkin untuk yang menyampaikan laporan-laporan bisa kita persingkat agar masyarakat yang mengunjuk rasa di luar itu bisa terpenuhi bahwa memang tidak ada pengesahan RUU yang diolah sedemikian rupa sehingga dianggap kita ini tidak peka terhadap masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Dasco meminta agar interupsi anggota Dewan yang biasanya disampaikan dalam paripurna juga dipercepat. Ia pun meminta persetujuan anggota Dewan soal agenda rapat siang ini.
"Saya minta untuk interupsi mungkin nanti saja, dan kalau boleh jangan banyak-banyak juga. Karena ini semakin kita cepat selesai, umat semakin cepat selesai juga. Dapat disetujui ya?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab anggota Dewan yang hadir.
Seperti diketahui, massa PA 212 Dkk menggelar aksi menolak RUU HIP di depan gedung DPR. Ini merupakan aksi kedua yang dilakukan PA 212 Dkk.
Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel. "Lawan lawan lawan PKI, lawan PKI, NKRI Harga Mati," ujar salah seorang orator.
Di mobil komando juga tampak spanduk berisi lima tuntutan umat (lumat). Berikut ini isi kelima tuntutan tersebut:
1. Makzulkan Jokowi
2. Bubarkan PDIP
3. Tolak RUU HIP & Tangkap Inisiator
4. Tolak RUU Omnibus Law
5. Batalkan UU Corona (*)
