DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno yang menginginkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diubah total judul, isi hingga nomenklaturnya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) masih menyisakan tanda tanya besar bagi sejumlah kalangan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang keinginan mantan wakil presiden RI itu sebagai tanda adanya komunikasi dan pandangan yang berbeda di internal BPIP.
Menurutnya, pandangan Try Sutrisno itu berbeda dengan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Di mana Megawati merupakan ketua umum PDIP yang menjadi salah satu partai pengusung pembahasan RUU HIP di parlemen.
"Tentu saja ini menandai perseberangan pemikiran TS (Try Sutrisno) dengan Megawati. TS lebih rasional dibanding Mega yang politis,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (3/7).
Perbedaan itu semakin menguatkan keberadaan BPIP bukan untuk menguatkan, melainkan menjadikan Pancasila semakin buram.
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini justru menyayangkan adanya usulan RUU HIP menjadi PIP. Dia khawatir usulan itu tidak akan membuat masyarakat yang menolak menjadi puas.
"Itu yang disayangkan, mengubah hanya akan dijadikan alasan untuk tetap mereduksi Pancasila, kalaupun dianggap krusial, BPIP seharusnya menyusun naskah akademiknya, agar parlemen miliki pedoman materi UU yang cukup substansial," demikian Dedi Kurnia. (Rmol)
