DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas menyoroti kinerja Mendikbud Nadiem Makarim. Menurutnya Menteri Nadiem tidak mempunyai konsep dan sejak awal diragukan memimpin Kemdikbud yang diembankan di pundaknya.
“Terutama dalam menjalankan amanah terkait pendidikan karakter. Bahkan di saat pandemi ini, Kemdikbud tidak mempunyai data yang membantu seperti seberapa banyak guru honorer yang terkena dampak,” kata Darmaningtyas dalam diskusi daring Indomedia Poll pada Selasa (30/6) yang bertajuk: Refleksi Kebijakan Mendikbud: Mas Nadiem Bisa Apa? Sebagaimana dikutip dari Rmol.id, (2/7/2020).
Senada dengan Darmaningtyas, Gurubesar UIN Jakarta, Azyumardi Azra juga menyebutkan kemarahan Presiden Jokowi mestinya untuk dirinya sendiri, bukan ke jajaran kabinetnya. Terkait masalah pendidikan Di mada pandemi, dia malah mendengarkan Mendikbud tidak serius dalam menjalankan perannya. “Karena ada beberapa menteri yang tidak cocok dengan bidangnya atau tidak ada pengalaman di bidangnya. Dalam bidang pendidikan di masa pandemi, ada ketidakseriusan dari Mendikbud,” tegas Azra.
Sebelumnya, Ketua DPR periode 2009-2014, Marzuki Alie juga menyoroti masalah pendidikan daring yang tidak merata di banyak tempat. Banyak kendala terkait pembelajaran daring tersebut selama masa pandemic.
“Listrik masih byarpet, sinyal internet yang masih parah, kuota internet yang mahal, ditambah kesiapan guru atau dosen. Itu semua masalah-masalah pendidikan yang belum nampak progres di masa kepemimpinan Mas Nadiem,” kata Marzuki
Pembicara lainnya adalah Azyumardi Azra, Darmaningtyas, Retno Listyarti, Zainuddin Maliki, David Krisna Alka, dan Moderator Hamzah Fansuri dari Indomedia Poll.
Marzuki Alie juga menyinggung terkait kebijakan mendikbud tentang ekonomi berseri. “Kalau ekonomi bisa dikoreksi dan disesuaikan secara berkelanjutan. Kalau kebijakan pendidikan tidak boleh kebijakan yang baru membatalkan kebijakan kemarin, harus berkesinambungan, sinergis menuju visi pendidikan,” ujar Marzuki.
Nabi lanjut, Marzuki Alie mempersoalkan istilah ‘Merdeka Belajar’ yang belum sama pemahamannya, dan kapan bisa diwujudkan.
“Demikian pula dengan ‘Kampus Merdeka’. Sejauh mana Kampus Merdeka itu? Jangan-jangan nanti justru bukan merdeka tetapi semakin terbelit dengan berbagai aturan,” kata Marzuki.
Marzuki Alie juga mengatakan ketidakprofesionalan juga tercermin dari kebijakan untuk mengkomersialkan pendidikan.
“Misalnya dalam RUU Cipta Kerja, ini jelas menteri mau menjadikan pendidikan seperti Gojek, melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagaimana isi Pembukaan UUD 1945,” tandas Marzuki.[rmol/brz/nu]
