DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan
Rp171 miliar untuk membantu siswa yang terdampak COVID-19 dan harus mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
Saat ini, kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto di Jakarta, Senin (20/7), Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun skema bantuan bagi siswa SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi pendaftaran PPDB dan terpaksa masuk sekolah swasta pada Tahun Ajaran 2020/2021.
Pemprov DKI sedang mencocokkan antara siswa yang tak lolos PPDB dan data penerima bansos virus corona supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah corona.
“Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19,” ujar Catur.
Pada pendaftaran PPDB 2020, jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.
“Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta,” katanya.
Dari jumlah siswa, asumsi anggaran diperkirakan untuk menalangi uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar. Sumber dana yang digunakan masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau Bantuan Tak Terduga (BTT).
“Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan,” ujar Catur.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Nahdiana menyampaikan bahwa uang pangkal untuk masuk sekolah swasta di Jakarta memang berbeda-beda dengan kisaran biaya dari Rp1 juta hingga Rp4 juta.
Sejauh ini Pemprov DKI belum memutuskan besaran bantuan yang diterima setiap siswa. Namun total anggaran sebesar Rp171 miliar hampir dipastikan bisa disanggupi Pemprov DKI. (ljs)
