DEMOKRASI.CO.ID - Politik akomodasi tetap harus dipertimbangkan Presiden Joko Widodo jika memang berniat akan merombak kabinetnya.
Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.
"Termasuk membuka peluang bergabungnya partai-partai yang selama ini masih di luar pemerintahan, khususnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN)," ujarnya pada Senin (6/7)
Kendati begitu, menurut pria yang juga Direktur Paramadina Public Policy Institute ini, potensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk diterimanya masuk jajaran kebinet pemerintahan melalui reshuffle kali ini sangatlah kecil.
Umam melihat, perbedaan ideologi dan cara pandang kebangsaan hingga komunikasi politik PKS dan pemerintah selama ini terbukti tidak nyambung.
“Bahkan PDIP sendiri juga tampak trauma dengan perilaku politik PKS. Jadi, ibarat air dan minyak, susah dipertemukan," tandasnya. (Rmol)