DEMOKRASI.CO.ID - Seorang calon pemimpin daerah yang diusung partai seharusnya memiliki kemampuan bertanggung jawab atas nasib seluruh masyarakat setempat dan bukan hanya mengutamakan kepopuleran.
Begitu kata Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi diusungnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka oleh PDIP di Pilkada Solo.
Menurut Satyo, dengan diusungnya Gibran, maka dinasti politik nyata ada di era Jokowi.
"Panjang umur oligarki dengan diusungnya anak presiden oleh PDIP. Dinasti politik berkelanjutan ketika parpol mendistorsi rekrutmen para calon pemimpin politik semisal kepala daerah," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/7).
Mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini menilai bahwa memimpin sebuah wilayah dan mengurus hajar hidup orang banyak tidak butuh sosok yang hanya mengandalkan kepopuleran.
"Semestinya harus disadari ada nasib jutaan manusia yang dipertaruhkan. Oleh sebab itu, hal ini bukan perkara mudah, parpol mestinya melakukan kalkulasi matang terkait mengusung seseorang dan perlu dinilai betul soal kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritasnya, bukan sekadar populer atau pun karena seorang anak penguasa," jelas Satyo.
Karena, sambung Satyo, sebuah politik dinasti akan mendistorsi demokrasi jika proses pembentukannya menggunakan pengaruh otoritas penguasa.
"Sebab kekuasan memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan seseorang seperti Gibran anak Jokowi mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, kapital dan lain-lain," pungkas Satyo. (Rmol)
