DEMOKRASI.CO.ID - DPR mengkritik rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli 15 pesawat Eurofighter Typhoone bekas dari Pemerintah Austria. Anggota Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon meminta Kementerian Pertahanan untuk tidak lagi membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas sebab saat ini kondisi alutsista TNI sangat memperihatinkan.
Politisi PDI perjuangan ini juga meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan rencana strategis (renstra) pemerintah dalam memperbaharui alutsista TNI.
“Seperti apa gambaran renstra pertahanan kita ke depan, apakah mengacu ke Angkatan Darat, atau Angkatan Darat yang berbasis teknologi, kita tidak pernah dengar dari dia,” kata Effendi kepada Anadolu Agency melalui sambungan telepon.
Indonesia berencana membeli pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas sebanyak 15 unit dari pemerintah Austria. Rencana pembelian ini muncul dari beredarnya surat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner tertanggal 10 Juli 2020 lalu.
Dalam surat tersebut, Prabowo mengatakan 15 unit pesawat Eurofighter Typhoon yang dibeli Austria pada 2002 lalu untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia dalam melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Dia pun menjelaskan bahwa dirinya sangat terkesan dengan teknologi alutsista yang dimiliki oleh negara-negara Eropa. Prabowo berharap dengan usulan rencana pembelian tersebut akan menguntungkan kedua negara.
Sebelumnya, 15 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoon yang dibeli Austria dari Airbus pada 2003 lalu diwarnai masalah dugaan skandal suap.
Pemerintah Austria menuding Airbus saat itu memberi suap sejumlah pejabat dan tidak memberi tahu secara resmi harga penjualan pesawat dalam proyek pengadaan senilai USD2 miliar itu.
Prabowo Subianto pun dalam suratnya telah mengetahui informasi permasalahan pengadaan itu dan dampaknya hingga saat ini. “Saya sangat paham betapa sensitifnya permasalahan ini,” seperti dikutip dalam surat tersebut.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak enggan berkomentar terkait rencana pembelian pesawat tempur dari Austria.
Menanggapi rencana pembelian itu, Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mempertanyakan apa urgensi pemerintah membeli pesawat tersebut.
“Poinnya bukan bekasnya tapi apakah itu betul-betul sangat dibutuhkan? Apakah itu memang sesuai dengan kebutuhan armada kita,” kata Khairul Fahmi.
Sebab kata dia, banyak isu dan rumor mengenai pembelian alutsista oleh pemerintah Indonesia namun hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Khairul Fahmi juga meminta Prabowo Subianto menjelaskan apakah rencana pembelian pesawat dari Austria tersebut untuk mengganti atau membatalkan rencana lainnya.
Seperti dikutip pada laman Airbus, Eurofighter merupakan pesawat jet multifungsi paling modern.
Pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Eurojet EJ200 sehingga bisa menghasilkan daya dorong dan kemampuan manuver yang baik. Airbus menyebut pesawat ini memiliki mode senyap dan juga dilengkapi radar AESA.
Prabowo Batalkan Kontrak Kemenhan Rp50 Triliun yang Berpotensi Korupsi
Sebelum ini, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memaparkan soal kepimpinan kakaknya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyikat segala hal berbau korupsi di kementerian yang dipimpinnya.
Dijelaskannya, setelah dua bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo membatalkan kontrak-kontrak alutsista yang diduga dikorupsi. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah stasiun televisi swasta di YouTube.
“Saudara-saudara, saya mau buka saja prestasi. Dua bulan menjabat Menteri, dia batalkan kontrak-kontrak alutsista, di Kementerian Pertahanan senilai Rp 50 triliun,” ujar Hashim, Senin (20/7).
Hashim mengaku kaget mendengar cerita kakaknya tersebut, tepatnya saat tahun baru lalu. Prabowo memilih tidak menandatangani kontrak itu dan mengembalikan Rp50 triliun ke Kementerian Keuangan. “Senilai Rp50 triliun dia tidak mau tanda tangan, dia batalkan uang itu lalu dikembalikan ke Kementerian Keuangan,” katanya.
“Dia bilang ke saya, ‘Saya tidak mau terlibat korupsi. Ini kontrak korup’. Dia orang low profile, dia bilang nggak mau terlibat korupsi,” kata Hashim.(iis)
