DEMOKRASI.CO.ID - Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF Ulama, berserta sejumlah organisasi masyarakat (ormas) lainnya, pada Minggu (5/7/2020) akan menggelar aksi di sejumlah daerah di Indonesia.
Salah satu lokasi aksi yakni di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
“Di ini kan, di Lapangan Ahmad Yani kan,” kata Sekjen GNPF Ulama, Edy Mulyadi saat dimintai konfirmasi, Jumat (3/7). Seperti dikutip dari detik.com (03/07/2020).
Secara terpisah, Juru Bicara PA 212 Ustaz Haikal Hassan, saat dimintai konfirmasi, membenarkan terkait rencana tersebut. Haikal mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendata lokasi-lokasinya.
“Lagi didata. Hampir semua daerah diseluruh Indonesia,” terang Ustaz Haikal.
Sementara itu, menanggapi rencana aksi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghimbau agar tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan tersebut.
“Terkait dugaan kegiatan yang akan digelar tanggal 5 Juli 2020 dalam kegiatan apel akbar oleh ormas Islam dan kemungkinan pelibatan anak dalam kegiatan tersebut, maka kami menghimbau anak-anak tidak terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan tersebut,” ujar Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Zoom, Jumat (3/7/2020).
Apalagi saat ini, lanjut Jasra, pandemi COVID-19 masih mengancam kesehatan anak. Sehingga menurutnya, hak kesehatan anak hingga tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama.
“Mengingat pandemi COVID-19 masih mengancam kesehatan anak, dan termasuk dalam data korban anak juga tidak sedikit. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap hak anak seperti hak hidup, tumbuh kembang, hak kesehatan anak serta hak berpartisipasi anak menjadi tanggungjawab bersama,” kata Jasra.
“Oleh sebab itu panitia penyelenggara harus memastikan melakukan upaya-upaya pencegahan secara serius, agar anak-anak tidak dilibatkan atau terlibat dalam kegiatan dimaksud,” sambungnya.
Selain itu, Jasra meminta kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya supaya tidak ikut serta dalam aksi tersebut.
“Mengingat masa sekarang adalah situasi libur dalam belajar peserta didik, meminta orang tua dan keluarga untuk memastikan buah hatinya berada dalam pengawasan orang tua, untuk menghindari agar anak-anak tidak mengikuti demonstrasi,” tuturnya.
Susanto selaku ketua KPAI mengatakan bahwa semua unsur harus ikut andil dalam pencegahan keterlibatan anak. Susanto sendiri juga mengakui bahwa menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak anak, namun menurutnya hal ini perlu dilakukan dengan cara yang tepat.
“Kita semua baik unsur pemerintah, pemda, ormas, sekolah dan orangtua agar melakukan langkah edukatif untuk mencegah anak. Menyampaikan pendapat itu hak anak tetapi, mesti dilakukan melalui mekanisme yang aman dan nyaman untuk anak sesuai fase perkembangannya,” pungkasnya.[detik/aks/nu]
