DEMOKRASI.CO.ID - Karena tindak tanduk menterinya yang tidak proporsional, Presiden Joko Widodo kembali mendapat kritik dari pegiat hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai.
Dalam akun Twitter-nya @NataliusPigai2, Tokoh Papua ini kecewa dengan Jokowi lantaran tidak bisa menertibkan para meneterinya untuk berjalan sesuai koridor alias sesuai tugas pokok fungsinya (Tupoksi).
Konteks dari kritikan Pigai ialah mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang tetiba ikut bicara soal soal rancangan undang-undang cipta kerja (RUU Ciptaker).
"Para Menteri tidak bisa bedakan 'Menteri Portopolio or Menteri Tanpa Portopolio'?. Jokowi gagal tertibkan Mahfud dan menteri-menteri yang bicara bukan tupoksinya," cuit Natalius Pigai, Minggu (26/7).
Mahfud MD bicara soal RUU Ciptaker dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi swasta nasional, dengan menyebut draf regulasi tersebut dimaksudkan untuk membasmi budaya suap.
Dia menuturkan, Indonesia memiliki regulasi yang rumit, sehingga RUU Ciptaker diciptakan untuk merampingkan regulasi demi memudahkan investasi dan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Namun menurut Natalius Pigai, budaya KKN bisa hilang bukan hanya karena RUU Ciptaker, tapi juga dari kebijakan yang tegas dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yakni Presiden Joko Widodo.
"RUU Ciptaker itu membuka kesempatan berusaha dan bekerja. Lain! Suap hilang jika janji palsu Jokowi online sistem terwujud efektif!," demikian Natalius Pigai mengakhiri cuitannya(rmol)
