DEMOKRASI.CO.ID - PT PLN (Persero) menghadapi kinerja keuangan yang berat. Utang pemerintah senilai Rp 45,42 triliun ke perusahaan belum juga dibayar. Utang itu berasal dari kompensasi tarif selama 2 tahun karena kebijakan Presiden Jokowi tidak menaikkan tarif listrik
Ekonomi Senior, Faisal Basri, menjelaskan kondisi itu membuat BUMN setrum berada di ujung tanduk. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, saat bertemu dengan Faisal Basri pada Jumat (25/7).
"Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN," ujarnya saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7).
Tak hanya utang pemerintah, PLN juga terancam kolaps karena terlilit utang hingga Rp 500 triliun, akibat kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun setiap tahun selama lima tahun terakhir. Utang tersebut untuk membiayai proyek kelistrikan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sejak 2015.
Keresahan nasib PLN berpotensi kolaps juga pernah disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima. Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini bulan lalu, Aria bertanya kepada Zulkifli mengenai dampaknya ke PLN apabila pemerintah tidak segera membayar utang Rp 45,42 triliun tersebut. Ia khawatir karena ada kabar PLN terancam bangkrut pada Oktober 2020.
"Jadi Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?" ujar Aria Bima.
Kala itu, Zulkifli menjawab perusahaan masih optimistis bisa berjalan. Apalagi pemerintah berjanji akan membayar utang Rp 42,45 triliun pada Juli 2020.
Sebenarnya utang pemerintah ke PLN senilai Rp 45 triliun karena ada tambahan Rp 3 triliun akibat kebijakan pemerintah memberikan listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA, di mana dananya ditalangi PLN.
"Iya Pak, jadi secara umum keuangan PLN akan sangat terbantu Insyaallah dengan dana 45 triliun ini. Dengan masuknya dana tersebut operasional PLN akan aman sehingga secara operasional kami tetap dapat memberikan pelayanan dan berkualitas," tegasnya. []
