DEMOKRASI.CO.ID - Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju berhembus kencang setelah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah ke menterinya beredar luas di media sosial. Beberapa nama baru juga mulai muncul menggantikan beberapa menteri strategis.
Dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) mengatakan, meskipun berbagai lembaga survei mengeluarkan nama-nama dari publik, namun nama-nama tersebut akan dinilai oleh oligarki. Menurut dia, mayoritas keputusan di Republik ini ditentukan oleh oligarki.
“Nah, itulah cermin buruk elit kita hari ini,” kata Rocky dalam webinar ‘Siapa Layak Diganti dan Menggantikan’, Sabtu (4/7).
Mengenai hasil survei yang memunculkan nama-nama baru, menurut Rocky hal tersebut tak akan berpengaruh kepada keputusan akhir. “Kan kita enggak pernah percaya pada hasil survei, karena nama survei itu tidak pernah dilirik oleh oligarki,” katanya.
Namun tatkala ditanya namanya masuk ke bursa survei sebagai Menteri Hukum dan HAM, Rocky mengaku siap bergabung. “Bisa, saya mau. Tapi keputusan diskresi saya yang pertama adalah membubarkan kabinet, atas nama hak asasi manusia saya membuat Perpu Pembubaran Kabinet,” katanya.
Menanggapi pernyataan Rocky, Direktur Eksekutif Chandra Politika, Yunarto Wijaya berpendapat, ketika berbicara pergantian kabinet kemudian dikaitkan dengan oligarki adalah hal yang extra ordinary. Menurut dia, pergantian kabinet bukan karena kerasnya kegundahan publik, tetapi lebih kepada perasaan Jokowi atas kinerja para pembantunya.
“Ketika Pak Jokowi marah, ya tentu marahnya dengan teks, ini ciri marahnya pemerintahan, berbeda dengan Pak Prabowo yang marah saat kampanye. Kalau mengunggah video, spekulasinya bisa saja untuk pra-kondisi dan ‘mencubit’ menteri yang kinerjanya rendah, presiden tengah menyiapkan reshuffle atau memang presiden sudah siap dengan reshuffle,” katanya.
Mengenai nama menteri yang layak diganti, dia tak mau jawab secara langsung. Sebab, harus mempunyai landasan atas situasi politik, sosial, dan ekonomi yang saat ini berkembang dan dialami masyarakat.
“Tetapi sebagai warga biasa dan saat ini dalam situasi krisis, maka (menteri yang layak diganti) ya Terawan (Menteri Kesehatan),” ujar dia.
Terkait peluang Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di dalam kabinet, ia menilai jika AHY layak masuk kabinet. Kesungguhan AHY terjun ke dunia politik harus diperhitungkan serius dan dapat dikapitalisasi untuk koalisi di pemilu berikutnya antara PDIP-Demokrat.
“Kalau AHY masuk kan spekulasinya lebih besar kepada koalisi 2024 nanti. Bukan karena dia bisa menangani Covid-19, memperbaiki pendidikan atau apa, tapi lebih kepada peluang kerjasama,” katanya. []
