DEMOKRASI.CO.ID - Dukungan pada pembentukan provinsi baru, Sumatera Selatan Barat (Sumselbar) terus mengalir. Teranyar, Pemerintah Kabupaten Muaraenim menyatakan dukungan.
Namun dukungan tidak diberi begitu saja. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muaraenim Juarsah secara pribadi berharap daerahnya bisa jadi ibukota provinsi itu.
“Kita siap mendukung apa yang jadi rencana presidium pemekaran provinsi baru. Tapi kalau biso Muaraenim jadi ibukotanyo,” ujar Juarsah saat audiensi dengan Presidium Provinsi Sumselbar, di Ruang Rapat Bupati, Senin (20/7).
Pada prisnsipnya, apa saja yang menjadi kebutuhan untuk menjadikan provinsi baru ini, pihaknya siap mendukung.
“Masalah surat menyurat atau legal formal dan lain lain tinggal kita komunikasikan lebih intens,” tambahnya seraya menambahkan semuanya tetap menunggu hasil dari konsultan.
Ketua Presidium Sumselbar H Djazuli Kuris mengatakan, keinginan ini sudah lama direncanakan, namun baru saat ini bisa dimulai dan dijalankan.
“Ini berawal dari niat pendahulu kita Bapak Hasan Zein. Jadi ini menjadi tanggung jawab kami untuk melanjutkan,” ujarnya seperti dikutip Kantor Berita RMOL Sumsel.
Tujuan kunjungan tim presidium adalah meminta dukungan Bupati dan Ketua DPRD Muaraenim agar keinginan kita bersama ini bisa terealisasi.
“Selain ke Bupati dan Ketua DPRD, kita juga sudah membicarakan hal ini kepada mantan gubernur seperti, Ramli Hasanbasri, Rosihan Arsyad, Syahrial Oesman dan Alex Noerdin,” terang Djazuli.
Saat ini, lanjut Djazuli, presidium sudah berkomunikasi dengan 7 Kabupaten/kota termasuk Muaraenim mengenai rencana presidium.
Sebagai syarat pemekaran provinsi baru, harus ada minimal 6 Kabupaten/kota. Dalam presidium Sumselbar ini ada 8 Kabupaten/kita di Sumsel yang akan masuk dalam wilayah baru yakni, Pagaralam, Lahat, Empatlawang, Muaraenim, Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, dan PALI. (Rmol)
