DEMOKRASI.CO.ID - Program dukungan pembiayaan untuk pemerintah daerah (Pemda) dan penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai wujud komitmen dari pemerintah pusat dalam mendorong pemulihan kondisi perekonomian yang terdampak pandemik Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan perjanjian lerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Senin (27/7).
“Covid-19 ini berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan asli daerah sehingga mengganggu keuangan dan rencana belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan fasilitas pinjaman daerah untuk membantu hal tersebut,” ujar Menko Luhut.
Guna mendukung program pembiayaan pemda dan penempatan dana pemerintah di BPD ini, menko dua periode ini menyebutkan bahwa total anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat sebanyak Rp 15 triliun.
“Selain fasilitas pinjaman daerah, pemerintah pusat akan melakukan penempatan dana di 7 BPD senilai Rp 11,5 triliun. Dan sekarang terlihat berjalan dengan baik dan seterusnya ke bawah. Dengan adanya penempatan dana di BPD ini, diharapkan penyaluran kredit BPD tersebut dapat lebih banyak, sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,” jelasnya.
Luhut juga menjelaskan perihal rencana pemerintah pusat yang dalam minggu ini akan meluncurkan program penjaminan pinjaman untuk sektor korporasi non-UMKM dan non-BUMN.
“Hal ini juga untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah PHK,” tambahnya.
Dengan berbagai program pemulihan ekonomi di atas, ditambah yang sebelumnya sudah diluncurkan seperti program bantuan sosial (Bansos), penjaminan modal kerja untuk UMKM dan subsidi bunga pinjaman UMKM.
“Saya berharap pelaksanaan program-program tersebut dapat dilakukan secara cepat dengan kualitas implementasi yang baik sehingga kita bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi tidak negatif, dan membantu penanganan kemiskinan serta pengangguran,” tegasnya.
Dia menyampaikan sebuah analisa bahwa Jerman adalah negara yang paling cepat menangani Covid-19 karena negara tersebut telah melakukan sinergi yang sangat terpadu.
Negara-negara seperti Jerman, Taiwan dan Rusia dikategorikan sebagai negara yang paling cepat bisa pulih dari keadaan ini. Oleh karena itu, saya berharap agar kita kompak. Kita padu, terintegrasi menyelesaikan masalah ini dan tidak boleh ada salah-menyalahkan," ucapnya.
"Kalau ada kekurangan dari satu tempat atau teman, kita harus saling memperbaiki. Tidak dalam suasana untuk merasa siapa yang paling baik dalam konteks ini,” pungkasnya. (Rmol)
