DEMOKRASI.CO.ID - Setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup dengan Komisi III DPR RI, kini giliran Menteri BUMN Erick Thohir.
Pertemuan itu digelar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2020).
Hanya saja, Erick tak memilih pintu depan sebagaimana tamu lazimnya.
Sebaliknya, Erick memilih masuk dan keluar dari pintu belakang gedung merah putih itu.
Kepada wartawan yang kebetulan melihatnya, Erick hanya memberikan jawaban singkat.
Ia mengakui bahwa kedatangannya itu untuk bertemu dengan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Erick menyatakan, tujuan kedatangannya adalah untuk mendiskusikan soal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” jawab Erick yang langsung masuk ke dalam mobilnya.
Erick juga enggan menjelaskan lebih rinci soal pertemuannya itu.
Hanya saja, dia menuturkan bahwa dirinya ditemui oleh seluruh pimpinan KPK.
“(Ditemui) semua pimpinan,” sambungnya.
Hal lain yang membuat wartawan penasaran adalah, mobil yang digunakan Erick saat itu.
Diketahui, Erick tak menggunakan mobil berplat RI 42 yang menjadi mobil dinas Menteri BUMN.
Akan tetapi, mobil yang digunakannya berplat RI 45, yang biasa digunakan Menpora.
Untuk diketahui, KPK sebelumnya juga menggelar RDP dengan Komisi III DPR RI.
Namun, pertemuan itu digelar secara tertutup dan tak boleh ada awak media yang masuk dan mengikuti jalannya pertemuan tersebut.
Disebutkan, bahwa ada pembahasan yang cukup sensitif dalam pertemuan itu.
Sementara, Erick mengaku menemukan 53 kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN dan merugikan negara.
Ia menyebut, indikasi korupsi itu terjadi di perusahaan plat merah bidang pelayanan pubklik, bisnis dan campuran keduanya.
Sementara, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku tertarik soal temuan 53 kasus dugaan korupsi yang diungkap Erick itu agar bisa ditindaklanjuti.
Karena itu, KPK berharap agar Erick bisa memberikan data-data dugaan korupsi dimaksud.
Nawawi menyatakan, Erick sebelumnya juga pernah ikut mengungkap dugaan korupsi mafia alat kesehatan di kementerian yang dipimpinnya. (*/ruh/pojoksatu)
