DEMOKRASI.CO.ID - Utang piutang antara Iran dan Korea Selatan telah memicu perselisihan. Teheran marah dengan langkah Seoul yang tak kunjung melunasi utang minyaknya karena takut dengan sanksi dan tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat (AS).
Pemerintah Iran menuntut Korea Selatan untuk membayar utangnya yang bernilai 7 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 103 triliun (Rp 14.800/dolar AS). Namun Korea Selatan menolak karena sesuai dengan sanksi ekonomi AS, dana tersebut akan disita.
Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi mengatakan, pihaknya bisa mengambil tindakan hukum atas dana yang diblokir tersebut, melansir KBS.
Kepada media lokal pada Minggu (19/7), Mousavi mengatakan, hubungan antara AS dan Korea Selatan tidak lebih sebagai "tuan dan pelayan". Sementara sanksi yang dirujuk oleh Seoul adalah ilegal.
Jika Korea Selatan tulus dan menghormati komitmen dengan Iran, ia mengatakan, Seoul harus mencairkan uang tersebut.
Ia juga memperingatkan, Presiden Hassan Rouhani telah mengeluarkan perintah untuk menggunakan prosedur hukum demi mendapatkan uang atas minyak yang dijual ke Korea Selatan.
Selain itu, jika diplomasi tidak juga membuahkan hasil, Iran akan memanggil Dutabesar Korea Selatan untuk Teheran dan memaksa Seoul melunasi utangnya di pengadilan internasional. (Rmol)
