DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah dalam mengelola keuangan di tengah situasi sulit akibat pandemik Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut mengatakan penanganan Covid-19 semakin membaik, karena secara nasional angka recovery rate adalah 52,5 persen, dengan 24 provinsi memiliki angka recovery rate di atas 50 persen.
Ke depan pemerintah akan fokus mengawasi penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, karena enam provinsi tersebut menyumbang hingga 70 persen dari jumlah kasus nasional.
"Berbagai bantuan dan stimulus juga sudah disiapkan untuk membantu perekonomian nasional. Sejauh ini total sudah Rp 695,2 triliun disiapkan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin," terang Jurubicara Menko Marves, Jodi Mahardi lewat siaran persnya, Selasa (21/7).
Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini.
Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemik berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022. Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen.
Defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain. Menurut Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran. Dia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp 123,46 triliun.
"Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik," terangnya.
Ke depan, belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi. Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR.
Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai 40 miliar dolar AS. Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka 9 miliar dolar AS. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai 14 miliar dolar AS. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan. (Rmol)
