DEMOKRASI.CO.ID - Kapasitas dan kompetensi yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka akan tertutupi dengan isu dinasti politik.
Hal itu dikarenakan Gibran merupakan putra dari Presiden Joko Widodo yang diusung menjadi penerus Jokowi yang pernah memimpin Kota Solo usai mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari mengatakan, dinasti politik bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan beberapa negara lain juga terjadi, seperti Filipina, Eropa Barat, bahkan Amerika Serikat.
Hubungan kekerabatan pun dipandang akan mampu mendongkrak popularitas dari calon pemimpin.
"Meski pada kenyataannya belum ditemukan bukti bahwa kesuksesan pemimpin bukan dari hubungan dekat, tetapi pada kemampuan mereka menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien," ucap Diah Ayu Permatasari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/7).
Dinasti politik menurut Diah, tidak ada yang salah. Namun, hanya menjadi perhatian masyarakat ketika hal tersebut dilakukan terutama ketika kerabat yang ada merupakan pemimpin bangsa.
Seperti halnya Gibran yang merupakan anak seorang Presiden Jokowi.
"Justru sebenarnya hal ini menjadikan blunder seandainya memang secara kapasitas dan kapabilitas Mas Gibran sebenarnya kapabel dalan posisinya menjadi calon walikota Solo, kapasitas dan kompetensi dia jadi tertutupi dengan istilah 'mumpung'," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, kegiatan aktivitas politik baik dari inovasi maupun ide Gibran dalam upaya memajukan Solo akan kalah tenar dengan drama perebutan pengajuan calon dari PDIP.
"Kegiatan aktivitas politik yang merupakan inovasi dan ide dari Mas Gibran sendiri akan kalah tenarnya dengan drama perebutan pengajuan calon dari PDIP," katanya.
"Negosiasi dan loby politik sangat lumrah terjadi dalam relevansinya mendapatkan posisi di parpol, segala bentuk tawar menawar berujung pada kesepakatan yang diharapkan menyenangkan semua pihak termasuk Pak Purnomo," pungkasnya. [Cnn]
