DEMOKRASI.CO.ID - Wacana reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi saat memarahi jajaran menteri bisa jadi tidak akan terealisasi.
Hal itu sebagaimana penuturan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020).
Menurut Pratikno, ancaman reshuffle yang dilontarkan Presiden itu sudah tidak relevan apabila direalisasikan.
Sebab, setelah ancaman itu, seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintahan telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam penanganan Covid-19.
“Dalam waktu yang relatif singkat, kami melihat progres yang luar biasa di kementerian atau lembaga antara lain bisa dilihat dari
serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan,” tuturnya.
Dengan demikian, kata dia, teguran keras yang dilontarkan orang nomor satu di Indonesia itu cukup efektif.
“Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan,” sambung dia.
Usai semprotan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kata Pratikno, menteri dan kepala lembaga negara sudah menunjukkan progres kerja yang signifikan.
“Jadi, kalau progresnya bagus, ngapain direshuffle? Intinya begitu,” jelas Pratikno.
Oleh karena itu, Pratikno meminta semua pihak tidak lagi ribut soal isu reshuffle.
Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah energi anak bangsa difokuskan dalam penanganan dampak wabah Covid-19.
Utamanya bidang kesehatan dan ekonomi yang mengalami dampak luar biasa.
Pratikno lalu menjelaskan latar belakang kemarahan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna itu.
Hal itu dilatarbelakangi permintaan Jokowi sejak awal Februari 2020 agar menekankan upaya mitigasi dampak kesehatan dan ekonomi.
Selain itu, kata Pratikno, Presiden juga menginginkan pandemi Covid-19 jadi momentum untuk mereformasi seluruh aspek.
“Itulah mengapa beliau menyampaikan teguran yang keras kepada kami (kabinet) semuanya, kepada kami agar mempercepat kinerjanya,” bebernya.
Poin yang ditekankan Jokowi, kata Pratikno, selain ekonomi, juga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh pelosok agar cepat diterima.
“Program pemerintah yang membantu belanja masyarakat, meningkatkan daya beli harus segera dipercepat,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menyatakan mendukung penuh Jokowi jika benar malakukan resfhuffle kabinet.
Hugo menyatakan, demi 267 juta rakyat Indonesia, diperlukan langkah cepat untuk menangani dampak akibat wabah Covid-19.
Kendati demikian, anak buah Megawati Soekarnoputri ini menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait nama-nama yang sekiranya bisa dikocong ulang. (jpg/ruh/pojoksatu)
