DEMOKRASI.CO.ID - Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia pada Sabtu (18/7) telah mencapai angka 84.882 orang. Angka itu melampaui jumlah kasus positif Covid-19 di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang disebut-sebut sebagai negara asal virus pemicu pandemi global itu.
Berdasarkan data dari Worldometers, Minggu (19/7), jumlah kasus positif Covid-19 di Tiongkok mencapai 83.660. Namun, tren kasus baru Covid-19 di Tiongkok menunjukkan penurunan, sedangkan di Indonesia malah sebaliknya.
Di Indonesia pertambahan kasus baru Covid-19 bisa di atas 1.000 per hari. Sementara di Tiongkok sudah di bawah 20 kasus baru per hari.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah dan kemampuan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Politikus Partai Demokrat (PD) itu menyebut jumlah kasus Covid-19 yang besar dan angka pertambahannya yang belum melandai mengonfirmasi anggapan tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan pandemi akibat virus corona jenis baru tersebut.
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya. Apalagi DPR RI pun telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran sangat besar untuk penanganan pandemi,” ujarnya.
Mantan menteri koperasi dan UKM itu lantas merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang menunjukkan positivity rate Indonesia masih sangat tinggi. Positivy rate adalah persentase kasus positif dibanding total sampel yang diperiksa.
“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Faktanya kini Covid 19 makin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk,” ulasnya.
Syarief juga mengingatkan pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokol kesehatan. Menurutnya, lonjakan kasus baru Covid-19 disebabkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi new normal,” pungkasnya.(*)
