DEMOKRASI.CO.ID - Pembubaran 18 lembaga yang dilakukan Presiden Joko Widodo dinilai kurang serius. Sebab, lembaga yang dibubarkan dinilai hanya yang kelas ecek-ecek.
Aktivis dari Papua, Natalius Pigai awalnya memiliki bayangan bahwa yang akan dibubarkan adalah lembaga besar, bahkan sekelas kementerian. Ini mengingat pidato Jokowi yang menggebu-gebu meluapkan amarah pada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu.
“Kirain bubarkan Kementerian Sosial, Kementerian Infokom, OJK, BPIP dan lain-lain,” tutur Natalius kepada redaksi, dengan nada yang kecewa lantaran tidak sesuai ekspektasinya, Rabu (22/7).
Seharusnya, kata mantan komisioner Komnas HAM itu, Jokowi melakukan sejumlah perampingan. Misal menggabungkan Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan dilebur dalam Komnas HAM.
Termasuk membuang komisu yang tidak penting, contohnya Komisi Judisial yang menurut Natalius penegakan dewan etik hakim cukup di Mahkamah Agung (MA) saja.
BNP2TKI dan BNSP gabung ke Kemenaker. Badan Pengelola Perbatasan langsung eselon 1 di Kemdagri dan lain-lain,” lanjutnya.
“Kalau begitu baru sepadan dengan pidato berapi-api Jokowi 18 Juni 2020. Ini kelas kepala negara lho,” tutupnya.(rmol)
