DEMOKRASI.CO.ID - Rencana Presiden Joko Widodo yang bakal membubarkan 18 lembaga justru dinilai akan menambah masalah baru.
Bahkan, dikatakan Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid, masalah baru tidak dapat dihindari sekalipun pembubaran itu dengan alasan efisiensi.
“Jika alasannya efisiensi. Apa tidak menimbulkan persoalan baru terkait karyawan-karyawannya akan dikemakanan?” kata Abdul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/7).
Disatu sisi, Abdul mengatakan, wacana pembubaran 18 lembaga negara juga menarik terlebih wacana ini muncul pasca viralnya video rapat kabinet paripurna di mana Presiden Jokowi terlihat marah atas kinerja para menteri-menterinya.
“Menarik karena hemat saya, pembubaran ini akan berbeda dengan pembubaran sebelumnya. Di mana sebetulnya selama periode pertama, Jokowi telah membubarkan 22 lembaga yang semuanya memang lembaga yang tidak begitu jelas fungsi dan kinerjanya,” jelasnya.
Sementara, sambung dia, rencana pembubaran 18 lembaga yang akan dilakukan ini lebih kepada efisiensi atau pengurangan beban terhadap anggaran.
Atau bahkan kalau mengacu pada pidatonya, Jokowi ingin mengatakan bahwa lembaga-lembaga akan dibubarkan berbarengan dengan saat menteri kinerjanya buruk.
“Artinya presiden ingin mengatakan ke 18 lembaga ini bagian dari masalah,” pungkasnya. (*)
