DEMOKRASI.CO.ID - Keluhan atas kinerja kabinet dan ancaman reshuffle kabinet yang diumbar Presiden Joko Widodo ke publik harus dibuktikan. Jokowi jangan sampai sebatas lips service dalam menyampaikan ancaman itu.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (10/7).
"Jika tak ada reshuffle, maka rakyat makin tak akan percaya lagi pada Jokowi. Karena sudah marah-marah, lalu mengancam reshuffle, dan ternyata reshuffle tak ada,” ujarnya.
Ujang khawatir kemarahan Jokowi yang dua kali dipublikasikan Istana sebatas gimmick tanpa ada aksi yang jelas.
“Apa jangan-jangan marahnya Jokowi itu gimmick?" kata Ujang Komarudin.
Menurutnya, reshuffle kabinet memang sepenuhnya hak prerogatif dari kepala negara. Namun Jokowi kadung "marah-marah" kepada menterinya dan dipublikasikan di media sosial, sehingga hal itu akan menjadi perhatian serius masyarakat.
Terlebih, kinerja para pembantu presiden belum terlihat berubah dan masih terbilang berantakan.
Soal reshuffle atau tidak itu tergantung Jokowi, dia yang punya otoritas. Jika ada reshuffle segera lakukan. Jika tidak, ya tak apa-apa. Toh nanti rakyat yang akan menilai," pungkasnya. (Rmol)
