DEMOKRASI.CO.ID - Kabinet Indonesia Maju tengah goyang setelah Presiden Jokowi melontarkan kode keras reshuffle dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni lalu, nama Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama disebut bakal jadi menteri BUMN. PPP menyoroti kerja Ahok di perusahaan pelat merah itu.
"Terkait sosok Ahok, itu juga hak presiden. Namun, kalau kita lihat kinerjanya sebagai komisaris Pertamina belum terasakan manfaatnya," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).
Baidowi atau Awiek mencontohkan kerja-kerja Ahok yang menurutnya belum teruji di Pertamina. Meski Ahok berperan sebagai Komut, dia menilai Ahok seharusnya turut memberikan dampak.
"Sebagai contoh harga BBM yang tidak turun meskipun harga minyak dunia turun. Walaupun itu otoritas direksi, lalu fungsi komisaris di situ apa? Bukankah dalam rangka pengawasan?" kata Awiek.
"Kami belum melihat merasakan Ahok effect di Pertamina," sebut dia.
Meski demikian, Awiek menegaskan pengangkatan menteri adalah hak sepenuhnya Jokowi sebagai presiden. Dia yakin Jokowi punya parameter tertentu dalam menentukan sosok menteri.
"Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 17 bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Maka tentu parameter yang dilakukan terhadap figur yang hendak diangkat sebagai mnteri tentu mutlak kewenangan Presiden," sebut Awiek.[dtk]
